Suara.com - Kepala sekolah atau Kepsek SMPN 1 Ponorogo mencanangkan kebijakan sumbangan Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah (SPPMS) yang menuai polemik dari para wali murid. Pasalnya, ia menarik iuranlebih dari Rp 1 juta kepada muridnya.
Usut punya usut, sumbangan atau iuran tersebut mencakup dana untuk pembelian mobil sekolah. Bukan cuma itu, iuran yang ditarik juga diperuntukkan membeli peralatan komputer dan alat-alat musik.
Hal yang membuat para wali murid melayangkan protes yakni jumlah iuran yang tak sedikit. Sebab, iuran berkisar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 1,7 juta yang ditarik dari setiap siswa kelas VII.
Profil Kepsek SMPN 1 Ponorogo
Lantas, siapakah sosok Kepsek SMPN 1 Ponorogo yang tak segan-segan menarik iuran jutaan Rupiah dari siswanya? Sosok tersebut tak lain adalah Imam Mujahid.
Mengutip situs resmi sekolah, Imam menyandang gelar Drs. (Doktorandus), sehingga dapat disimpulkan bahwa ia telah menempuh kuliah S2 atau magister. Ia juga menyandang gelar MA, yang dapat berarti Magister Agama maupun Master of Arts.
Imam rilis klarifikasi: Iuran tak bersifat wajib, telah dikonsultasikan dengan pihak berwajib
Kala diminta penjelasannya soal keberadaan iuran tersebut, Imam menyatakan bahwa dirinya tak memaksa para murid untuk wajib menyerahkan uang sebesar Rp 1 juta itu.
Imam kepada wartawan Jumat (29/9/2023) menyatakan bahwa iuran tersebut bersifat sumbangan. Pihaknya melepas kewajiban dari siswa yang kurang mampu dengan terlebih dahulu menunjukkan bukti dari desa atau kelurahan. Setiap siswa dapat memberikan iuran dengan nominal yang disesuaikan dari kemampuan mereka masing-masing.
Adapun terkait alokasi dana, Imam menyatakan bahwa uang iuran tersebut diperuntukkan membeli mobil sekolah. Imam menegaskan bahwa sekolah tengah urgen untuk membeli mobil baru.
Sebab, mobil yang dimiliki oleh sekolah kini kerap mogok di jalan dan tak dapat dimanfaatkan secara optimal. Lebih lanjut, Imam menyatakan bahwa iuran tersebut telah terlebih dahulu dikonsultasikan ke komite dan wali murid.
Tak tanggung-tanggung, sekolah juga telah menghadirkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengambil keputusan tersebut.
Dinas Pendidikan angkat bicara
Polemik iuran SMPN 1 Ponorogo sontak menuai atensi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Nurhadi Hanuri kepada wartawan, Jumat (29/9/2023) mengungkap pihaknya telah menyurati pihak sekolah untuk merevisi alokasi anggaran tersebut agar meminimalisir polemik.
Nurhadi lebih lanjut menjelaskan bahwa pihak sekolah harus menerapkan skala prioritas dalam pengadaan sumbangan tersebut. Nurhadi juga meminta sekolah untuk mempertimbangkan kembali wacana pembelian mobil baru tersebut.
TERPOPULER
