Suara.com - Apa itu hak angket MK? Anggota DPR RI sekaligus Kader PDIP, Masinton Pasaribu melakukan pemgajuan Hak Angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan tersebut imbas dari putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu.
"Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh DPR , saya Masinton Pasaribu anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II, mengajukan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi," ujar Masinton, pada Selasa, 31 Oktober 2023.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menanggapi usulan anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu terkait hak angket terhadap MK. Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mendesak hak angket tersebut agar DPR menjalankan fungsi pengawasannya.
"Hak angket, ya itu baik saya kira, supaya DPR juga berfungsi menjalankan fungsi pengawasannya. Hak-hak DPR itu banyak yang nggak dipakai, hak angket, hak bertanya, itu sangat bagus. Itu saya dukung saja," kata Jimly kepada awak media di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
Apa Itu Hak Angket MK?
Melansir dari laman dpr.go,id, DPR setidaknya mempunyai tiga hak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya mengenai pelaksanaan fungsi pengawasannya. Ketiga hak itu diantaranya Hak Interpelasi, Hak Angket, dan juga Hak Menyatakan Pendapat.
Seperti yang diberitakan, Hak Angket pertama kali dikenal di negara Inggris pada abad ke-XIV. Hal ini bermula dari hak untuk menyelidiki serta menghukum penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam administrasi pemerintahan, yang disebut sebagai right of impeashement (hak untuk menuntut seorang pejabat lantaran telah melakukan pelanggaran jabatan).
Adapun Hak Angket pertama kali diberlakukan di Parlemen Inggris pada tahun 1376 yang mengakibatkan pemecatan terhadap beberapa pejabat istana, lantaran terbukti melakukan penyelewengan keuangan. Saat ini hak angket di Inggris dapat dilakukan oleh sebuah komisi khusus yang mempunyai tugas untuk menyelidiki kegiatan yang dilakukan pemerintah dan administrasi.
Dampak Hak Angket Jika Disetujui
Mengenai konteks usia capres-cawapres, Hak Angket yang dilakukan MK memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang maupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juha bernegara yang sebelumnya diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pada awalnya, Hak Angket diatur dalam UU Nomor 6 tahun 1954 yang mengatur tentang Penetapan Hak Angket DPR yang berdasarkan UUD Sementara 1950 pada masa Demokrasi Parlementer. Kemudian setelah era reformasi, aturan itu dipertegas kembali dalam Pasal 27 huruf b UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Di dalam pasal tersebut, Hak Angket adalah hak DPR untuk menyelidiki kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan yaitu pemecatan anggota pemerintahan yang bersalah atau sanksi hukum sesuai pelanggaran yang dilakukannya.
Syarat Pengajuan Hak Angket
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, disebutkan jika minimal sepuluh anggota DPR busa mengajukan permohonan angket terhadap Pimpinan DPR. Permohonan ini wajib diajukan secara tertulis, dengan cara mencantumkan daftar nama serta tanda tangan pengaju dan nama fraksinya.
Adapun permohonan ini harus merinci secara jelas mengenai masalah yang akan diselidiki. Selain itu, permohonan juga harus dilengkapi dengan penjelasan dan perkiraan biaya yang diperlukan.
TERPOPULER
