Selain menjadi wujud demokrasi tanpa etika dan moral, menurut Neni momen ini juga menjadi sinyal akan terjadinya potensi dugaan pelanggaran dalam Pemilu dan Pilpres 2024. Tak menutup kemungkinan juga sikap ini bisa menurunkan kualitas demokrasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
Sementara itu, aparatur pemerintahan daerah diwajibkan bersikap netral. Hal itu pun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ada juga Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa dilarang menjadi pelaksana/tim kampanye paslon capres-cawapres.
Jika melakukan pelanggaran terkait peraturan di atas, bisa berakibat pidan maksimum 1 tahun penjara dan denda Rp12 juta.
TERPOPULER
