Capres Nomor Urut 2 Didesak Buka Data Menhan, Apa Saja Data yang Boleh Dibahas ke Publik?

Suara.com - Debat capres yang ketiga telah berlangsung kemarin pada Minggu (7/1/2024). Acara tersebut digelar oleh KPU di Istora Senayan, Jakarta.

Tentu saja pada momen itu banyak sekali pernyataan masing-masing capres yang menarik perhatian.

Salah satunya soal desakan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto yang dilakukan rivalnya agar membuka data Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Kala itu Ganjar dan Anies kompak mengkritik proses perencanaan pertahanan Kemhan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.

Namun, Prabowo merespons kritikan kedua rivalnya itu dengan mengatakan bahwa data yang disampaikan oleh kedua pasangan calon tersebut keliru. Ia juga menyatakan siap mengajak keduanya bertemu di luar sesi debat bila ingin mengetahui lebih dalam mengenai data tersebut.

"Penjelasannya, ya, di tempat ini, bukan di ruang tertutup yang tidak diketahui publik. Kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini, sehingga publik bisa mengetahui," kata Anies merespons ajakan Prabowo.

Namun, Prabowo menilai bahwa membahas masalah internal pertahanan suatu negara adalah tidak pantas dilakukan secara terbuka.

Tanggapan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan data pertahanan, termasuk alat utama sistem senjata (alutsista) tidak dapat dibuka seluruhnya. Ini dikarenakan menyangkut strategi besar negara.

Hal itu disampaikan Jokowi menyoal adanya calon presiden yang meminta data pertahanan dibuka secara transparan kepada publik dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) malam.

"Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, nggak bisa, ya," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

Jokowi menuturkan, banyak hal yang berkaitan dengan pertahanan memang harus dirahasiakan karena menyangkut keamanan negara.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara," ujarnya.

Bagaimana Opini Pengamat?

Pengamat Hubungan Internasional Teuku Rezasyah mengatakan, dalam posisi Prabowo Subianto sebagai Menhan tak bisa sembarangan membuka data kementerian tersebut kepada publik, karena ada data yang sifatnya konfidensial.