Infografis
Sebab, dia menilai Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tak kunjung memenuhi hak asasi pemilih dalam hal pemenuhan informasi terkait rekam jejak para kandidat.
"Selain itu, ada kesan yang timbul di tengah masyarakat bahwa penyelenggara pemilu sengaja ingin menutupi sekaligus melindungi mantan terpidana korupsi tersebut dari pantauan masyarakat," kata Kurnia dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).
Setelah menemukan 15 nama mantan terpidana yang menjadi caleg DPR RI dan DPD RI, ICW menelusuri kembali riwayat caleg tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.
Kurnia menjelaskan basis data ICW adalah pengumuman KPU pada 2019 lalu yang menyebutkan ada 72 mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
