Suara.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menuai kontroversi usai kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada banyak perguruan tinggi negeri.
Publik menilai mantan bos Gojek ini selalu membuat aturan yang berujung menuai kontroversi.
Nadiem juga disebut tidak pernah terjun ke masyarakat lantaran kebijakannya yang justru menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses ke pendidikan tinggi.
"Guys! Ini Nadiem pernah terjun ke masyarakat ngga sih? Tanya-tanya aspirasi mereka gimana, setiap beliau buat peraturan baru? Bukan yang cuman duduk manis di kursi setiap rapat aja, dan terus ganti peraturan atau kurikulum, capek pak bahan percobaan terus," tulis warganet melalui akun @tanyakanrl dikutip Rabu (22/5/2024).
Dalam cuitan menfess tersebut, warganet juga menyematkan foto pemberitaan mengenai Nadiem yang menyatakan bahwa tidak ada mahasiswa yang gagal kuliah karena kenaikan UKT.
Kebijakan kenaikan UKT yang dicanangkan Nadiem itu sontak banjir kritikan dari warganet.
"Ngaco banyak kocak, malah terbanyak tuh putus kuliah karna biaya," tulis salah seorang warganet.
"Lahir kaya raya dan sekolahnya bukan sembarangan. Beliau seperti hidup di dunia yang berbeda," komentar warganet.
"pak nadiem ini terlalu banyak bicara, banyak loh mahasiswa yang sampai kerja part time untuk bantu bayar UKT dll," ujar warganet.
"udah paling bener kamu nah-diem, dari pada ngomong," tulis warganet.
"Beliau dari kecil sekolah sampe kuliahnya di luar negeri, jadi mana paham. Beliau pikir semua rakyat Indonesia kaya raya gitu," imbuh yang lain.
Nadiem Makarim Sebut Besaran UKT Disesuaikan dengan Kondisi Ekonomi
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Ristek-Dikti) Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak akan mempengaruhi mahasiswa.
Nadiem menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kuliah atau harus membayar UKT lebih tinggi.
"Tidak ada mahasiswa yang seharusnya gagal kuliah atau tiba-tiba harus membayar lebih banyak akibat kebijakan ini," kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
TERPOPULER
