REGIONAL:
Suara.com - Mahfud MD turut mengkritik kebijakan Tapera yang baru diteken Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia memperingatkan agar pemerintah mendengarkan aspirasi publik terkait kebijakan tersebut.
Kritik tersebut disampaikan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tersebut melalui akun media sosial X miliknya @/mohmahfudmd pada Kamis (30/5/2024).
"Pemerintah perlu betul-betul mempertimbangkan suara publik tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)," tulis Mahfud MD.
Mahfud MD turut menyinggung soal jaminan bagi penabung mendapatkan rumah. Pasalnya, jika dihitung secara matematis, iuran sebesar 3 persen tersebut tak cukup masuk akal untuk mendapatkan rumah.
"Misalnya orang yang mendapat gaji Rp5 juta per bulan, kalau menabung 30 tahun dengan potongan sekitar 3 persen per bulan hanya sekitar Rp100 juta. Untuk sekarang pun Rp100 juta tak akan dapat rumah, apalagi 30 tahun mendatang," terang Mahfud MD.
"Untuk orang yang gajinya di atas Rp10 juta pun dalam 30 tahun akan terkumpul hanya sekitar Rp225 juta. Ini pun pada 30 tahun yang akan datang sulit dapat rumah. Sekarang pun sulit dapat rumah dengan Rp225 juta," imbuhnya.
Pemilik nama lengkap Mohammad Mahfud Mahmodin itu pun menyebut jika hitung-hitung program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) lebih murah dibanding dengan Tapera yang baru saja diteken oleh Jokowi.
"Orang yang gajinya Rp15 juta misalnya lebih baik dibiarkan untuk mengambil KPR sendiri sejak sekarang ke bank-bank pemerintah. Mungkin jatuhnya lebih murah daripada menabung 3 persen per bulan," kata Mahfud MD.
Di akhir unggahannya, Mahfud MD mempertanyakan kembali soal kebijakan pemerintah dalam menjamin para penabung akan benar-benar mendapatkan rumah jika mengikuti Tapera.
"Apa ada kebijakan yang menjamin para penabung untuk betul-betul dapat rumah? Penjelasan tentang ini yang ditunggu publik," tandasnya.
Unggahan Mahfud MD ini tentu saja tak luput dari sorotan publik. Beragam komentar dilontarkan netizen saat melihat kritik mantan menteri Jokowi tersebut.
"Setuju. Lebih baik dihapus karena tidak berguna. Udah cukup jamsostek atau bpjs," komentar netizen.
"Nah mending nabung sendiri atau ambil KPR weh," timpal netizen.
"Setuju. Masak tanpa permisi aturan mewajibkan, keterlaluan banget mencekik rakyat. Sudah banyak potongan ini itu, ingin masyarakat semakin susah," imbuh netizen.
"30 tahun itu juga yang baru kerja. Bagaimana yang sudah kerja 10 tahun lebih? Sudah kelihatan kok motivasi pemerintah," tambah netizen lain.
TERPOPULER