Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan klarifikasi terkait kontroversi iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera). Menurutnya, fungsi iuran Tapera itu berbentuk tabungan dan tidak akan hilang.
Kepastian ini diucapkan Moeldoko saat berbicang dengan Kiky Saputri. Diskusi keduanya yang diwarnai roasting ini diunggah di akun YouTube Kiky Saputri Official.
Dalam video, komika asal Garut ini awalnya menanyakan terkait kontroversi iuran Tapera. Kiky mengaku sedih jika gajinya ikut dipotong untuk Tapera.
"Waktu kebijakan tapera, berarti bapak tidak ikut campur? Saya sedih itu pak, (gaji) dipotong (untuk iuran Tapera)," kata Kiky Saputri dalam video seperti dikutip Suara.com, Selasa (16/7/2024).
Moeldoko lantas menjawab bahwa gaji dipotong itu demi masa depan. Mendengar itu, Kiky tidak setuju. Menurutnya, gaji dipotong buat Tapera itu ditujukan bagi masa depan orang lain, bukan diri sendiri.
"Tapi kan (gaji) dipotong untuk masa depan," jawab Moeldoko.
"Masa depan orang lain pak," sahut Kiky.
Moeldoko langsung membantah pernyataan Kiky. Ia menyebut Tapera adalah bentuk tabungan, bukan sekadar iuran yang bisa hilang.
"Tidak juga, karena itu, itu jangan salah. Itu (Tapera) bukan iuran, itu adalah tabungan. Maknanya, kalau itu tabungan, itu akan ada kita ambil di depannya. Tapi kalau iuran bisa-bisa itu hilang barangnya," jelas Moeldoko.
Baca Juga: Kiky Saputri Sebut Moeldoko Sugar Daddy-ku: Om Apartemennya Jangan Lupa
Moeldoko melanjutkan, hasil tabungan Tapera bisa diambil dan tidak harus dibelikan rumah, khususnya bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah.
Hasil tabungan Tapera, kata Moeldoko, bisa dipakai untuk renovasi rumah. Bahkan untuk mempercantik diri sendiri juga bisa.
"Ini tabungan. Jadi kalau kamu sudah punya rumah, ya enggak harus dibelikan rumah. Kalau bisa uangnya itu diambil untuk perbaikan rumah atau untuk mempercantik kamu sendiri kan begitu," tambah Moeldoko.
Dalam kesempatan ini, Moeldoko juga menjelaskan alasan pemerintah bakal meluncurkan program Tapera bagi masyarakat luas. Penyebabnya tak lain karena banyak masyarakat yang masih belum memiliki rumah.
"Pemerintah memikirkan, saat ini itu (rakyat) yang belum punya rumah itu jumlahnya besar sekali. Padahal, inflasi di sektor perumahan itu cepat tinggi. Ini jika tidak dimulai mengumpulkan uang untuk masa depan, (harga rumah) semakin tidak terjangkau," pungkas Moeldoko.
