Infografis
8. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.
Sebelum peraturan ini diubah, ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah 25 persen hasil pemilu DPRD atau 20 persen kursi DPRD baik kabupaten/ kota maupun provinsi. Dengan peraturan baru tersebut, akan ada kemungkinan pencalonan nama – nama baru di dalam Pilkada oleh parpol yang bahkan tak memenuhi jumlah minimal kursi sama sekali di lembaga legislatif.
Kini, kabarnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah "membatalkan" keputusan penting Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada, meskipun secara prinsip keputusan MK bersifat final dan mengikat sejak diumumkan.
Sekarang, keputusan ada di tangan KPU, apakah akan mengikuti putusan MK seperti saat mereka memproses pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, atau mengikuti arahan DPR.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
