Infografis
Sebagai informasi, Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menolak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 soal syarat usia minimum calon kepala daerah.
Putusan MK menyebut bahwa usia minimum calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Tapi Baleg DPR pilih mengikuti putusan kontroversial Mahkamah Agung (MA) yang dibuat kilat hanya dalam 3 hari, yakni usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan.
Dengan kesepakatan DPR RI soal RUU Pilkada yang bertolak belakang dengan putusan MK, kesempatan Kaesang Pangarep maju Pilkada 2024 semakin terbuka lebar.
