Suara.com - Situs judi online alis judol masih menjadi masalah yang kompleks di Tanah Air. Dalam hal ini, pemerintah khusunya Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi (dulu Kominfo) menjadi garda utama.
Soal judi online, publik mulai membandingkan menteri di Komdigi kini dan sebelumnya, Meutya Hafid dan Budi Arie. Seperti apa beda sepak terjang dalam memberangus judi online?
Meutya Hafid vs Budi Arie
Belum satu bulan menjadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid dianggap gerak cepat dalam memberanstas judol.
Dalam 10 hari masa jabatannya, Meutya Hafid sudah menutup total 187 ribu judol. Mantan jurnalis televisi itu menyebut ia berharap bisa menutup lebih dari 1,8 juta sampai 200 juta situs judol.
"Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online," kata Meutya Hafid dalam pernyataan tertulis, Kamis (31/10/2024).
Komdigi di bawah kepemimpinan Meutya juga mengungkap dugaan keterlibatan pegawainya sebagai backingan situs-situs judi online.
Dengan tegas Meutya Hafid juga akan memecat pegawai Komdigi yang terlibat judi onlie. Ia juga akan menambah tenaga pengawas operator di ruang digital.
"Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital adalah komitmen kami sesuai arahan presiden. Kami mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi mematuhi pakta tersebut," papar dia.
Setidaknya ada 10 pegawai Komdigi yang dijadikan tersangka terkait perlindungan terhadap judi online.
Sama seperti Meutya Hafid, Budi Arie juga cukup agresif bersih-bersih judi online.
Menjabat selama satu tahun, Budi Arie mengklaim tarnsaksi judi online menurun hingga 43 persen dari 2023-2024. Ketua Projo itu menyebut sudah menutup 2,6 juta situs judi online sejak Juli 2023 sampai Juli 2024.
Budi Arie menyebut sejak dilantik, salah satu fokusnya memang untuk memberantas judi online.
"Bukannya kita tidak bisa melakukan sesuai tugas kita, bahkan sejak saya dilantik jadi menteri, judol (judi online) sudah dua juta lebih konten yang kita take down," ungkap Budi saat ditemui di gedung parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, (10/06/2024) kemarin.
Meskipun begitu, Budi mengaku pihaknya tidak bisa bergerak sendirian untuk memberantas judol. Ia pun meminta agar kolaborasi antara pihak kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dapat ikut berperan aktif dalam menangani kasus judol ilegal di Indonesia.
TERPOPULER
