Gajinya Tak Jauh dari UMR, Harta Kekayaan Hakim Eko Aryanto Capai Rp2,8 Miliar

Suara.com - Hakim Eko Aryanto yang menjatuhi hukuman ringan kepada pelaku korupsi Harvey Moeis mendadak jadi obrolan publik di media sosial.

Pasalnya, dengan kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun rupiah, publik menganggap jika hukuman yang diterima tidak sepadan.

Alhasil, tak hanya masyarakat, tapi beberapa tokoh publik pun turut mengomentari vonis tersebut karena bisa memunculkan persepsi bahwa hukum di Indonesia tidak baik-baik saja.

Salah satu yang bersuara terkait perkara ini adalah Mahfud MD yang menyebut bahwa vonis dari hakim merusak rasa keadilan.

“300 Triliun lalu tuntutannya hanya 12 tahun, dengan mengembalikan uang hanya 210 Miliar ditambah denda 1 Miliar, itu sungguh menusuk rasa keadilan,” ujar Mahfud.

Lebih dari itu, ia juga menegaskan bahwa jumlah uang ratusan triliun tersebut merupakan kerugian negara, sehingga amat disayangkan jika hukumannya ringan.

“300 Triliun itu bukan potensi, itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian negara, bukan kerugian perekonomian negara,” sebutnya.

Semenjak informasi ini seliweran di media sosial, warganet pun turut menyoroti kekayaan Eko Aryanto, termasuk gaji yang diterima dari negara sebagai hakim.

Harta Kekayaan Eko Aryanto

Menurut laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Eko Aryanto melaporkan kekayaannya pada Januari 2024 untuk periodik 2023 sebesar Rp2.820.981.000 (Rp2,8 miliar).

Total kekayaan tersebut terbagi atas tanah dan bangunan senilai Rp1.350.000.000, alat transportasi dan mesin senilai Rp910.000.000, Harta bergerak lainnya senilai Rp395.000.000, Kas dan setara kas senilai Rp165.981.000.

Dengan total kekayaan tersebut, berapa gaji Eko Aryanto?

Gaji Eko Aryanto

Eko Aryanto merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini masuk dalam golongan IV/d.

Perjalanan kariernya tidak singkat, hakim berusia 56 tahun ini mengawali studi hukumnya di Universitas Brawijaya yang kemudian dilanjutkan S2 Ilmu Hukum dari IBLAM School of Law pada 2002.

Tak berhenti sampai situ, Eko Aryanto kemudian kembali mengambil program doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945.

Dengan pendidikan yang mentereng tersebut, ia telah menduduki beberapa jabatan penting, seperti ketua pengadilan negeri di Pandeglang pada 2009, ketua pengadilan negeri Blitar pada 2015, ketua pengadilan negeri Mataram pada 2006, dan ketua pengadilan negeri  Tulungagung pada 2017.

Sementara perihal gaji hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Adapun besaran gaji yang diperoleh berbeda sesuai dengan golongannya. Eko Aryanto yang masuk dalam golongan IV/d mendapat gaji sebesar Rp3.723.000 - Rp6.114.500 dan tunjangan-tunjangan lainnya, seperti tunjangan jabatan.

Kontributor : Damayanti Kahyangan