Suara.com - Kabar mengenai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengusulkan syarat wajib penerima bansos (bantuan sosial) di Jawa Barat harus melakukan KB Vasektomi viral di media sosial.
Nantinya, rencana Program KB (Keluarga Berencana) berupa vasektomi akan menjadi syarat bagi penerima beasiswa dan bantuan sosial di wilayah Jawa Barat.
Adapun yang diusulkan tersebut bertujuan agar bantuan pemerintah dapat didistribusikan lebih merata dan tidak terpusat hanya pada satu pihak atau keluarga tertentu.
Seluruh bantuan sosial dari pemerintah akan diintegrasikan dengan program Keluarga Berencana (KB), sehingga lebih banyak keluarga dapat dijamin oleh negara. Integrasi ini mencakup bantuan untuk kelahiran, layanan kesehatan, dan bantuan lainnya.
Vasektomi sendiri adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mensterilkan pria dengan cara memotong, mengikat, atau membakar saluran spermatozoa (vas deferens) yang mengalirkan sperma dari testis ke uretra.
Prosedur ini bertujuan untuk mencegah kehamilan dengan menghentikan aliran sperma dalam ejakulasi, dan umumnya dianggap sebagai metode kontrasepsi permanen.
Namun, usulan tersebut menuai pro dan kontra publik. Ada banyak yang setuju, tapi tak sedikit pula yang menentang karenan dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.
Seperti yang diunggah oleh akun X @ferizandra menyebut jika dalam Katolik pun vasektomi tidak sesuai dengan ajaran agama.
“Dalam Gereja Katolik, vasektomi pun dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama karena dianggap sebagai tindakan yang menghalangi kemungkinan prokreasi,” tulis akun tersebut.
Sementara itu, kritik juga datang dari Ketua Umum Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali M Dai yang menyebut jika vasektomi adalah kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
“Ini kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam,” ujar KH Athian.
Ditegaskan pula bahwa dalam ajaran Islam, sterilisasi permanen seperti vasektomi hanya diperbolehkan jika terdapat alasan medis yang mendesak dan tidak tersedia pilihan lain sebagai alternatif.
“Misalnya seorang wanita yang menurut dokter ahli tidak boleh hamil lagi dan jika memakai KB masih kemungkinan hamil maka distrelir itu tidak apa- apa, selain dari itu haram," terangnya.
Lebih dari itu, kebijakan tersebut dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ajaran Islam.
“Bantuan sosial adalah hak masyarakat miskin. Menggantungkan hak itu dengan syarat melanggar syariat adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan,” paparnya.
TERPOPULER
