Anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru menjadi pihak yang harus didemo oleh rakyat. Nahas, gelombang unjuk rasa di depan Gedung DPR yang berujung ricuh hingga adanya korban jiwa pada 28 Agustus 2025 disebut sebagai konsekuensi dari sikap para anggota dewan yang dinilai tak peka terhadap penderitaan rakyat.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menegaskan akar masalah aksi berdarah itu berasal dari keputusan dan pernyataan anggota DPR yang dinilainya jauh dari kepentingan publik.
“Situasi politik yang menyebabkan beberapa aksi unjuk rasa belakangan ini dan kemungkinan akan ada aksi susulan semua karena ulah dan pernyataan para anggota DPR,” kata Fernando kepada wartawan, Jumat (29/8/2025).
Menurut Fernando, DPR seharusnya mendengar suara masyarakat, termasuk mahasiswa, yang menolak tunjangan rumah bernilai fantastis bagi anggota dewan.
“Para anggota DPR seharusnya mendengarkan keinginan masyarakat yang keberatan terkait dengan tunjangan rumah. Jangan mengabaikan atau bahkan tidak peduli terhadap keberatan masyarakat,” ujarnya.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
