Kampus Unisba dan Unpas Ditembaki Gas Air Mata, Bagaimana Hukumnya?

Suara.com - Publik digegerkan dengan serangan gas air mata di area Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas) Tamansari pada 2 September 2025 dini hari.

Serangan yang terjadi di dua kampus Jawa Barat itu, diduga dilakukan oleh aparat gabungan hingga menuai sorotan tajam dari publik. LBH Bandung melalui media sosial, mengecam tindakan represif tersebut.

"Kami mengecam keras tindakan aparat gabungan TNI-POLRI yang menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah area kampus UNPAS Tamansari dan UNISBA. Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, ini adalah teror negara terhadap rakyatnya sendiri. Kampus adalah ruang intelektual, bukan sasaran militeristik," tulisnya.

LBH Bandung menyoroti tindakan aparat yang dinilai telah melampaui batas. Menurut mereka, menyerang kampus berarti menyerang kebebasan akademik, demokrasi, dan hak konstitusional mahasiswa untuk menyuarakan pendapat.

Seiring dengan kejadian ini, pengunaan gas air mata oleh kembali disorot. Apalagi berkaca dari aksi demonstrasi yang terjadi baru-baru ini yang juga diwarnai tembakan gas air mata di beberapa lokasi.

Bagaimana aturan penggunaan gas air mata oleh polisi?

Gas air mata biasanya digunakan oleh aparat dalam pengamanan kerusuhan. Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan gas air mata diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Polisi diharuskan mematuhi tahapan penggunaan kekuatan seusai tingkat ancaman. Dalam Pasal 5 Bab II ayat (1) disebutkan bahwa setidaknya ada enam tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Gas air mata termasuk penggunaan kekuatan tahap 5. Berikut rinciannya.

- Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan
- Tahap 2: perintah lisan
- Tahap 3: kendali tangan kosong lunak
- Tahap 4: kendali tangan kosong keras
- Tahap 5: kendali sejata tumpul, senjata kimia termasuk gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri
- Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Sementara itu dalam Pasal 7 ayat (2) menerangkan bahwa gas air mata dapat digunakan untuk menghadapi tindakan agresif seperti serangan terhadap petugas, masyarakat, harta benda maupun kehormatan kesusilaan.

Tahapan penggunaan kekuatan oleh polisi berdasarkan tingkat bahaya ancaman termasuk pemakaian gas air mata, juga mesti mematuhi prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal (reasonable).

Mengutip Hukum Online, gas air mata sering dipakai sebagai 'upaya akhir' untuk menghadapi situasi yang tidak bisa dihindari.

Di sisi lain, gas air mata juga berpotensi membahayakan sekitar karena kandungan kimia di dalamnya. Sebab itu, tidak boleh sembarang digunakan.

Polisi Masuk Kampus, Bolehkah?

Polisi memiliki wewenang dalam penegakan hukum, perlindungan, pelayanan hingga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarat.

Aksi demontrasi di kampus pun sering melibatkan pihak kemananan. Mengenai hal itu, dapat merujuk UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam Pasal 9 diterangkan bahwa setiap aksi demonstrasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan, kecuali kegiatan ilmiah atau keagamaan di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Polri bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan prosedur berlaku.

Dengan demikian, tidak ada larangan polisi masuk ke instansi pendidikan seperti kampus, tak terkecuali ketika terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh.