Pensiun atau tunjangan purnabakti umumnya diberikan kepada anggota DPR yang telah melewati masa jabatan tertentu. Tidak ada rumus baku "2,5 tahun" di UU, tapi praktik umum melihat waktu minimal di tengah periode lima tahun.
2. Alasan Pengunduran Diri
Berkaca dari Rahayu Saraswati, ia mengundurkan diri atas dasar tanggung jawab moral dan kontroversi publik, bukan karena pelanggaran hukum berat, pemecatan, atau ketidakmampuan tugas. Ini berarti tidak ada alasan hukum yang secara otomatis mencabut hak pensiun baginya, selama ada ketentuan masa kerja minimum.
3. Prosedur Resmi
Jika pengunduran diri dikabulkan oleh fraksi partai dan ditindaklanjuti dalam DPR, prosedur administratif (surat pengunduran diri, SK, verifikasi) akan dijalankan. Hanya setelah semua itu diselesaikan bisa ditentukan layak tidaknya tunjangan purnabakti diberikan.
4. Kemungkinan Kompensasi Proporsional
Kalau ternyata pemerintah atau DPR punya kebijakan proporsional terhadap anggota yang mundur sebelum masa minimum terpenuhi, mungkin anggota DPR yang mundur bisa mendapatkan kompensasi administratif tertentu (misalnya uang sisa tugas atau tunjangan proporsional). Namun, ini tidak sama dengan pensiun seumur hidup.
Untuk kepastian penuh, informasi resmi dari Sekretariat Jenderal DPR RI atau dokumen perundangan seperti UU MD3 dan aturan pelaksanaannya perlu dijadikan acuan.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
Baca Juga: Aset Koruptor Bakal Disita Negara? DPR Janji Pembahasan RUU Perampasan Aset Super Terbuka
