REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPRD Gorontalo dari Fraksi PDIP, Wahyudin Moridu tengah viral usai pernyataannya ingin merampok uang negara dan membuat negara semakin miskin.
Ucapannya yang dianggap sangat tidak pantas untuk seorang pejabat publik ini sontak memicu kemarahan publik.
Akibatnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan bergerak cepat dan mengonfirmasi pemecatan terhadap Wahyudin.
Gara-gara itu sosok Wahyudin Moridu menjadi sorotan, termasuk gajinya sebagai DPRD Gorontalo. Lantas berapa sebenarnya gaji Wahyudin Moridu? Simak penjelasan berikut ini.
Gaji DPRD Gorontalo
Berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 dan turunannya di tingkat daerah, pendapatan seorang anggota DPRD memang jauh melampaui gaji pokok semata.
Jika ditotal, pendapatan bulanan mereka bisa mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sekitar Rp40 juta per bulan.
Berikut adalah rincian komponen pendapatan tersebut:
1. Gaji Pokok atau Uang Representasi
- Ketua DPRD: Rp 3 juta per bulan
- Wakil Ketua: Rp 2,4 juta per bulan
- Anggota DPRD: Rp 2,2 juta per bulan
2. Berbagai Jenis Tunjangan
Selain gaji pokok, para anggota dewan juga mendapatkan berbagai tunjangan yang nilainya jauh lebih besar. Beberapa di antaranya meliputi:
- Tunjangan Jabatan: Mulai dari Rp3,2 juta hingga Rp4,3 juta.
- Tunjangan Komunikasi Intensif: Senilai Rp9 juta untuk semua anggota.
- Tunjangan Reses: Senilai Rp9 juta untuk semua anggota.
- Tunjangan Perumahan: Mencapai Rp9,2 juta hingga Rp11 juta.
- Tunjangan Transportasi: Senilai Rp10 juta.
Belum lagi, ada tunjangan lain seperti tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan alat kelengkapan dewan.
Fasilitas lain yang juga diberikan adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Pimpinan dewan bahkan mendapat fasilitas tambahan berupa rumah negara dan kendaraan dinas.
Dengan seluruh komponen ini, tidak heran jika total pendapatan bulanan seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo bisa menyentuh angka sekitar Rp40 juta.
Namun di tengah sorotan publik, data kekayaan Wahyudin Moridu yang tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi perhatian.
TERPOPULER
