Aturan Seragam PPPK Paruh Waktu 2025, Benarkah Tidak Boleh Pakai Baju Korpri?

Suara.com - Di saat rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025 sudah memasuki tahap akhir, banyak calon pegawai yang bertanya-tanya tentang aturan seragam PPPK Paruh Waktu, apakah benar tidak boleh pakai Korpri?

Pertanyaan ini muncul seiring dengan jadwal penetapan Nomor Induk (NI) PPPK yang segera rampung dan mulai berlaku aturan baru pada 1 Oktober 2025.

Di momen inilah aturan seragam mulai berlaku. Seragam menjadi hal penting karena bukan hanya identitas kerja, tetapi juga simbol kedisiplinan dan profesionalisme sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Munculnya isu larangan memakai baju Korpri bagi PPPK paruh waktu membuat sebagian orang ragu.

Padahal, aturan mengenai pakaian dinas ASN sudah diatur jelas melalui peraturan resmi yang berlaku nasional. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Apakah PPPK Paruh Waktu Boleh Pakai Baju Korpri?

Jawabannya boleh, bahkan wajib di momen tertentu. Berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020, PPPK termasuk ASN sehingga aturan pakaian dinasnya sama dengan PNS maupun PPPK penuh waktu.

Seragam Korpri dipakai pada acara resmi kenegaraan, upacara bendera tanggal 17, peringatan hari besar nasional, hingga rapat Korpri.

Untuk wanita, aturan pemakaian seragam Korpri adalah dipadukan dengan rok atau celana panjang warna biru tua, serta jilbab biru tua bagi yang berhijab.

Dengan demikian, kabar bahwa PPPK paruh waktu tidak boleh memakai seragam Korpri jelas tidak benar. Sebaliknya, seragam Korpri menjadi simbol kebersamaan dan identitas ASN tanpa membedakan status pegawai.

Aturan Seragam PPPK Paruh Waktu 2025

Mulai 1 Oktober 2025, pakaian dinas PPPK Paruh Waktu mengikuti pedoman nasional yang diatur melalui Surat Edaran Nomor 800.1.12.5/192/SETDA/2025.

Aturan ini menegaskan bahwa meski bekerja paruh waktu, PPPK tetap bagian dari ASN yang wajib menjaga penampilan profesional.

Berikut pembagian seragam harian PPPK Paruh Waktu:

• Senin-Selasa: seragam dinas warna khaki (atau sesuai aturan daerah)
• Rabu: seragam Korpri biru bermotif resmi
• Kamis: batik nasional atau batik khas daerah
• Jumat: pakaian olahraga atau pakaian muslim sesuai ketentuan instansi

Aturan ini juga mewajibkan penggunaan atribut resmi seperti tanda pengenal dan pin ASN saat bertugas.

Bila aturan ini dilanggar, instansi berhak memberikan teguran. Jika pelanggaran terus berulang, sanksi administratif sesuai disiplin ASN bisa dijatuhkan.

Demikianlah penjelasan lengkap terkait aturan seragam PPPK Paruh Waktu. Dengan ketentuan tersebut, isu yang menyebut bahwa PPPK paruh waktu tidak boleh memakai Korpri tidaklah benar.

Faktanya, seragam Korpri justru menjadi bagian penting dari pakaian dinas PPPK paruh waktu, sama seperti ASN lainnya.

Kontributor : Dini Sukmaningtyas