Apa Jabatan Halim Kalla? Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi PLTU Rp1,35 Triliun

Suara.com - Nama Halim Kalla ramai dibahas setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat (Kalbar). Kasus yang menyeret adik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini merugikan negara hingga Rp1,35 triliun.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberantasan PLTU di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Selain Halim Kalla, ada Direktur Utama PLN periode 2008–2009, Fahmi Mochtar (FM), serta dua pihak swasta lainnya berinisial RR dan HYL yang ditetapkan jadi tersangka.

Lantas siapa dan apa jabatan Halim Kalla yang kini tersandung dugaan korupsi PLTU di Kalbar? Simak ulasannya.

Halim Kalla dikenal sebagai pengusaha ulung dengan gurita bisnis mumpuni. Pria kelahiran Ujung Pandang pada 1 Oktober 1957 ini menjadi pionir bioskop digital hingga mobil listrik.

Pada 2006, ia dikenal karena inovasinya memperkenalkan teknologi Digital Cinema System (DCS) di Indonesia sehingga pembuatan, distribusi, dan penayangan film di bioskop menjadi lebih maju.

Bisnis yang digeluti suami Erisa Octavianty ini bergerak di banyak bidang mulai digital, energi, properti hingga kendaraan listrik.

Melalui perusahaan Haka Auto, Halim Kalla meluncurkan tiga model kendaraan listrik yang diklaim sebagai karya anak bangsa bernama Smuth, Erolis, dan Trolis.

Jabatan Halim Kalla

Halim Kalla menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bakti Resa Nusa yang terseret kasus dugaan korupsi proyek PLTU di Kalbar.

Kasus ini berawal dari Konsorsium Kerja Sama Operasi (KSO) BRN, yang dipimpin oleh Halim Kalla, ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek PLTU di Mempawah pada 2008.

Namun penetapan pemenang lelang tersebut dianggap janggal karena tidak memenuhi syarat teknis dan administratif. Buntut dari hal itu, proyek PLTU tidak berjalan semestinya.

Halim Kalla diduga kongkalikong dengan FM yang menjadi titik awal pelanggaran. Pada 2009, proyek PLTU sempat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas, dalam hal ini perusahaan energi asal Tiongkok.

Namun seiring berjalannya waktu, proyek PLTU malah mangkrak bahkan menurut laporan sudah berhenti sejak 2016. Sementara uang terlanjur mengalir.

Kortas Tipikor menerima penghitungan kerugian negara dari mangkraknya proyek PLTU mencapai US$62,4 juta dan Rp323 miliar. Sementara itu, total kerugian negara akibat dugaan korupsi PLTU di Kalbar pada 2008-2018 mencapai Rp1,35 triliun.