REGIONAL:
Suara.com - Usai kegagalan Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, viral tagar #ErickOut. Lantas, siapa yang berhak memecat Erick Thohir selaku Ketum PSSI?
Untuk diketahui, impian Skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026 harus pupus setelah kalah 1-0 dari Iak pada pertandingan matchday kedua Ronde 4 di hari Minggu (12/10) dini hari WIB. Ini merupakan kekalahan kedua Indonesia di Ronde 4.
Sebelumnya, skuad di bawah pimpinan Patrick Kluivert ini kalah dari Arab Saudi dengan skor 2-3.
Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI meminta maaf usai Timnas gagal ke Piala Dunia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini berterima kasih pada suporter yang sudah mendukung perjuangan skuad Garuda hingga sejauh ini.
“Terima kasih pada suporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai Round 4 Kualifikasi Piala Dunia. Pertama kali dalam sejarah, Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini. Kami memohon maaf mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan” tulis Erick di akun media sosialnya.
Kegagalan Timnas Indonesia ini membuat pelatih Patrick Kluivert maupun Erick Thohir menuai kritik keras dari penggemar.
Sebelum ramai tagar #ErickOut, Erick Thohir sudah sempat menerima kritik warga karena melakukan perombakan pelatih di tengah-tengah Kualifikasi Piala Dunia Ronde 3.
Siapa yang Berhak Memecat Ketua Umum PSSI?
Untuk memahami siapa yang bisa memecat atau memberhentikan seorang Ketua Umum PSSI, kita perlu melihat mekanisme organisasi dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSSI dan regulasi internal organisasi. Berikut poin-poin pentingnya:
Mekanisme Pemecatan di PSSI Menurut AD/ART dan Keanggotaan Eksekutif
Sidang Majelis atau Kongres Luar Biasa
Dalam banyak organisasi olahraga, termasuk PSSI, pemecatan ketua umum hanya bisa dilakukan oleh forum tertinggi, yakni kongres, baik kongres biasa maupun kongres luar biasa (KLB). Sidang tersebut harus menghadirkan keanggotaan klub atau perwakilan anggota yang memenuhi kuorum. Jika anggota sepakat mencabut mandat Ketua Umum melalui voting, maka Ketua Umum bisa diberhentikan melalui keputusan kongres.
Di PSSI, hal serupa berlaku, anggota dan Exco PSSI memiliki hak untuk mengusulkan KLB jika ada alasan kuat, seperti pelanggaran AD/ART, gagalnya kepemimpinan, atau krisis kepercayaan. Bila proposal KLB dikabulkan dan keputusan diambil mayoritas, Ketua Umum bisa resmi diberhentikan.
Pemecatan oleh Exco PSSI
AD/ART PSSI juga mengatur fungsi Exco (Executive Committee) sebagai badan pelaksana sehari-hari. Ada mekanisme di mana Exco dapat memberhentikan anggota Exco atau bahkan mengambil langkah terhadap Ketua Umum jika ditemukan pelanggaran berat.
Namun, pemecatan penuh Ketua Umum melalui Exco saja biasanya tidak cukup sah, kecuali jika AD/ART memberi kewenangan itu secara eksplisit dan melalui prosedur tertentu (rapat Exco dan voting).
Beberapa publik pernah membahas bahwa anggota Exco PSSI bisa memberhentikan Ketua Umum melalui mekanisme AD/ART yang menyebut “pencabutan mandat” berdasarkan suara mayoritas anggota Exco. Tapi pelaksanaannya tetap harus dibawa ke kongres atau forum anggota agar keputusan mendapatkan legitimasi dari basis keanggotaan.
Batas Hukum dan Intervensi Negara
Meski publik menuntut secara ramai agar #ErickOut diwujudkan secara hukum, intervensi pemerintah tidak dapat secara langsung memecat Ketum PSSI tanpa melanggar prinsip organisasi otonom olahraga.
Pemerintah (misalnya Kemenpora) dapat mengambil langkah administratif atau meminta evaluasi, tetapi keputusan internal PSSI tetap di tangan anggota dan badan organisasinya sendiri.
Menteri Hukum & HAM Mahfud MD pernah menyatakan bahwa dorongan publik agar Ketua Umum PSSI mundur atau diberhentikan harus dilakukan melalui mekanisme internal organisasi, bukan intervensi negara. Karena bila pemerintah langsung menggantikan pengurus organisasi olahraga, hal itu bisa melanggar mandat dasar advokasi organisasi tanpa independensi.
Jadi, meskipun #ErickOut viral dan banyak yang menuntut pemecatannya, keputusan tersebut bukan kewenangan tunggal publik atau pemerintah, melainkan harus melalui mekanisme internal PSSI, khususnya forum seperti Exco dan kongres anggota dengan prosedur sesuai AD/ART. Erick Thohir sebagai Ketum tidak bisa digantikan begitu saja kecuali lewat prosedur resmi yang sah.
Kontributor : Hillary Sekar Pawestri
TERPOPULER
