REGIONAL:
Suara.com - Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat, anggota DPR memiliki kewajiban untuk kembali terjun ke lapangan yang disebut dengan masa reses.
Kewajiban ini ditunjang dengan dana yang cukup besar, bahkan dikabarkan akan mengalami kenaikan. Tapi sebenarnya berapa dana reses DPR dan apa fungsinya?
Dana reses merupakan variabel dana yang diberikan pada anggota DPR untuk melaksanakan elemen dalam kinerja anggota DPR yang terhormat.
Dana ini diberikan agar anggota DPR dapat menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, dan menindaklanjutinya dalam kegiatan atau program yang relevan.
Dilaporkan oleh beberapa sumber, dana reses yang diterima anggota DPR menyentuh angka Rp2,5 miliar per tahun.
Mengenal Dana Reses dan Perhitungannya
Tentu banyak orang yang baru mengetahui hal ini kemudian merasa penasaran, bagaimana hitungan dari dana reses tersebut hingga setiap anggota DPR dapat menerima besaran hingga Rp2,5 miliar per tahun?
Jika dikalikan jumlah anggota DPR aktif, jelas jumlahnya sangat besar. Masa reses sendiri bisa disebut sebagai masa kunjungan kerja yang dilakukan di luar masa sidang. Hal ini tercantum pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Besarnya anggaran ini kemudian jadi pertanyaan besar terkait apa hasil dari masa reses yang dilaksanakan setiap tahun ini.
Negara mengalokasikan dana yang sangat besar untuk agenda tersebut, dan idealnya memiliki laporan pertanggungjawaban serta hasil yang nyata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara umum di setiap daerah pemilihan anggota DPR yang dikunjungi.
Kabar tentang Kenaikan Dana Reses
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa tidak ada kenaikan dana reses. Yang ada adalah penambahan dana menjadi Rp702 juta untuk periode 2024 hingga 2029. Angka ini bertambah dari sebelumnya di angka Rp400 juta.
Penambahan dana reses ini dilakukan karena adanya sejumlah komponen kegiatan yang bertambah, seperti misalnya jumlah kunjungan para anggota yang dinilai mengalami peningkatan di tahun 2025 ini.
Agenda kenaikan ini juga diwarnai dengan "salah transfer" yang terjadi beberapa waktu lalu. Dana yang telah disepakati pada angka Rp702 juta, justru ditransfer sebesar Rp756 juta.
Kesalahan transfer ini kemudian diduga sebagai upaya untuk menggolkan agenda kenaikan dana reses yang kemudian ditentang oleh masyarakat.
Meski demikian pihak Sekretariat Jenderal DPR RI tetap mentransfer dana reses sebesar Rp756 juta karena mengira agenda kenaikan dana reses ini akan jadi dilaksanakan untuk periode berjalan.
Beberapa orang melaporkan telah mengembalikan kelebihan transfer tersebut pada Setjen DPR RI, sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan transfer yang terjadi.
Mendapat Peringatan dari BPK
Jika mengacu pada aturan yang berlaku, laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran wajib dibuat dan diserahkan.
Laporan in berpatokan pada surat perintah perjalanan dinas dengan tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas yang diberikan secara lumpsum atau sekali bayar, atas nama yang bersangkutan.
Namun disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Budget Center atau IBC, pihak yang turut membuat panduan pengelolaan reses, realisasinya masih jauh dari harapan.
Panduan pengelolaan reses yang transparan dan akuntabel untuk anggota DPR masih sulit diwujudkan secara ideal, sehingga laporan yang dihasilkan dari penggunaan dana reses belum benar-benar dapat diandalkan.
BPK tercatat setidaknya telah tiga kali memberikan peringatan terkait dengan pengelolaan dana reses dalam periode tahun 2019 hingga tahun 2023.
BPK Menemukan hampir Rp1 triliun uang perjalanan dinas dan dana reses anggota DPR tidak memiliki laporan pertanggungjawaban yang jelas.
Itu tadi sedikit penjelasan tentang berapa dana reses DPR dan apa fungsinya, serta klarifikasi terkait isu kenaikan yang akhirnya dibatalkan. Semoga bermanfaat!
Kontributor : I Made Rendika Ardian
TERPOPULER
