Seruan Komitmen Forum DAS Bodri, Pelestarian Harus Terus Berlanjut!

Suara.com - Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri bukan sekadar aliran air yang membelah wilayah Jawa Tengah. Wilayah tersebut merupakan urat nadi kehidupan yang menyimpan kekayaan ekologis dan sejarah peradaban yang panjang. Tak hanya itu, wilayah DAS Bodri juga merupakan lumbung penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya.

Ya, Sungai Bodri melintasi empat wilayah kabupaten: Wonosobo, Temanggung, Kendal, dan Semarang. Dengan luas sekitar 652 kilometer persegi, airnya mengalir dari lereng Gunung Prau sampai ke Laut Jawa. Sungai ini sangat penting bagi warga, terutama untuk pengairan sawah dan kebutuhan air waduk di wilayah Kendal.

Potensi besar ini dikupas dalam Workshop Closing Program Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia Fase 7 di Quest Hotel Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (16/12/2025). Momen itu bersamaan dengan penyepakatan langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan melalui Forum Komunikasi DAS Bodri (Fordas Bodri).

Nah bicara soal potensi wilayah, ternyata terkuak bahwa DAS Bodri memiliki bentang alam yang cukup unik. Keunikan itu terbentang mulai dari kawasan hulu di pegunungan Wonosobo dan Temanggung hingga wilayah hilir di pesisir Kendal. Hal tersebut terkuak dalam pemaparan teknis dari Ketua Fordas Bodri, Hernowo.

Berdasarkan penuturan Hernowo, studi terbaru menunjukkan adanya jejak peradaban lama di sepanjang aliran sungai ini. Ternyata, sejak dahulu kala, DAS Bodri telah menjadi pusat pemukiman dan sumber penghidupan masyarakat.

Secara ekologis, wilayah tersebut merupakan penyangga bagi ketersediaan air dan stabilitas lahan di empat kabupaten. Dari potensi kopi dan agroforestri di bagian hulu hingga ekosistem mangrove yang menjadi benteng pesisir di hilir, DAS Bodri menyimpan modal sosial dan alam yang sangat tinggi.

Sadar bahwa program pendanaan memiliki batas waktu, pelestarian alam harus berjalan selamanya. Workshop ini memfokuskan diri pada penguatan Fordas Bodri sebagai wadah kolaborasi pascaprogram melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama rencana kerja tahun 2026.

Hernowo menekankan pentingnya komitmen kolektif ini sebagai jembatan masa depan. Kendati pendanaan selesai, bukan berarti akhir dari segalanya. Menurut Hernowo, pelestarian ekosistem DAS Bodri tidak boleh berhenti. Inilah yang menjadi komitmen bersama dari Fordas Bodri seperti ditegaskan kembali dalam diskusi tersebut.

"Meskipun pendanaan dari GEF SGP telah berakhir, kerja-kerja pelestarian di DAS Bodri tidak boleh berhenti. Fordas Bodri berkomitmen untuk menjadi wadah yang menyatukan seluruh elemen—mulai dari komunitas di tingkat tapak hingga pemerintah daerah—agar praktik baik yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan secara mandiri dan berkelanjutan."

Senada dengan hal tersebut, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Tretep, Kristiyadi, memberikan perspektif dari para pelaku di lapangan. Seperti diketahui, para pelaku di lapangan tersebut merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan lahan. Dia mengaku mendapatkan manfaat yang konkret.

"Kami di tingkat lapangan, khususnya para petani di wilayah hulu, merasakan manfaat nyata dari program ini, mulai dari teknis konservasi hingga penguatan kelembagaan. Bagi kami, kesepakatan keberlanjutan ini adalah janji untuk terus menjaga tanah dan air kami.”

“Kami berharap sinergi dengan Fordas Bodri terus kuat agar petani tidak berjalan sendirian dalam menjaga kelestarian DAS Bodri."

Tiga pilar utama pengelolaan DAS Bodri

Dalam upaya menjamin keberlanjutan ekosistem di sepanjang aliran sungai, disepakati tiga pilar utama yang menjadi pondasi penguatan Fordas Bodri. Tiga pilar utama tersebut disampaikan dalam workshop tersebut sebagai komitmen untuk terus melestarikan ekosistem masyarakat dan lingkungan di DAS Bodri.

Adapun pilar pertama menitikberatkan pada penguatan tata kelola, di mana forum ini didorong untuk memiliki legalitas yang kuat dan kemandirian lembaga. Langkah ini krusial agar setiap aspirasi masyarakat nggak cuma usulan belaka, tapi bisa terintegrasi secara formal ke dalam dokumen perencanaan daerah.