Suara.com - Isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang dituduh palsu telah menjadi salah satu kontroversi paling ramai diperbincangkan di media sosial dan pemberitaan Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Tuduhan ini sempat memicu proses hukum, investigasi kepolisian, hingga pernyataan tegas dari Jokowi sendiri.
Namun bagaimana awal mula tuduhan ijazah Jokowi palsu ini muncul? Apa yang menjadi dasar klaim tersebut? Dan bagaimana respons lembaga terkait?
Awal Munculnya Tuduhan di Ruang Publik
Narasi mengenai ijazah Jokowi yang disebut palsu tidak bermula dari putusan hukum atau temuan lembaga resmi.
Isu ini pertama kali berkembang melalui opini dan spekulasi di media sosial serta kanal digital, yang mulai ramai sejak beberapa tahun lalu dan berulang kali muncul kembali.
Dokumen yang dipersoalkan adalah ijazah Sarjana (S1) Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Jokowi diketahui menempuh pendidikan di UGM dan lulus pada tahun 1985.
Namun, sebagian pihak mempertanyakan keaslian dokumen tersebut tanpa menyertakan bukti hukum yang sah. Mereka di antaranya adalah pakar telematika Roy Suryo hingga pegiat media sosial dokter Tifa.
Pada tahap awal, tuduhan ini lebih bersifat klaim personal dan narasi publik, bukan hasil pemeriksaan resmi.
Peran Media Sosial dalam Memperluas Isu
Baca Juga: Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
Media sosial menjadi faktor utama meluasnya isu ini. Potongan dokumen, perbandingan visual, serta interpretasi pribadi disebarkan secara masif dan cepat.
Dalam banyak kasus, informasi tersebut tidak disertai konteks, sumber primer, atau verifikasi institusional. Akibatnya, isu yang seharusnya dapat diklarifikasi secara administratif berkembang menjadi kontroversi nasional.
Fenomena ini mencerminkan tantangan literasi informasi di era digital, di mana isu sensitif terkait tokoh publik mudah berkembang meski belum terbukti secara hukum.
Masuk ke Jalur Hukum: Laporan dan Penyelidikan
Polemik ijazah Jokowi kemudian masuk ke ranah hukum setelah adanya laporan masyarakat ke kepolisian. Aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana pemalsuan dokumen.
Langkah ini penting untuk memisahkan opini publik dari fakta hukum. Penyelidikan dilakukan oleh Bareskrim Polri dengan memeriksa dokumen, meminta keterangan pihak terkait, serta melakukan pemeriksaan laboratorium forensik.
