Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!

Suara.com - Polda Metro Jaya menegaskan tidak ada perubahan status hukum dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Setelah melaksanakan gelar perkara khusus selama hampir 12 jam, penyidik memastikan Roy Suryo Cs tetap berstatus tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyampaikan gelar perkara khusus telah dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025, atas permohonan para tersangka. Gelar perkara itu digelar sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas penyidikan.

“Gelar perkara khusus ini kami lakukan untuk mengakomodasi permohonan para tersangka. Namun dari hasil pendalaman formil dan materiil, penyidikan tetap berjalan sesuai fakta hukum yang diperoleh,” jelas Iman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (18/12/2025).

Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari empat laporan polisi, yang salah satunya diajukan langsung oleh Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, serta penyebaran informasi elektronik bermuatan kebencian. Penyidik membagi perkara ke dalam dua klaster tersangka.

Untuk klaster pertama, polisi telah menetapkan Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah sebagai tersangka.

Sedangkan di klaster kedua, penyidik menetapkan tiga tersangka, yakni eks Menpora Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Mereka dijerat sejumlah pasal, mulai dari Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 160 KUHP, hingga Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 dan Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Iman menegaskan gelar perkara khusus yang berlangsung dari pukul 10.30 hingga 22.10 WIB itu melibatkan pengawas internal dan eksternal, termasuk Komisi Kepolisian Nasional dan Ombudsman RI. Komnas HAM dan Komnas Perempuan tidak hadir karena agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam forum tersebut, para tersangka diberi ruang menyampaikan keberatan, keluhan, hingga fakta hukum tambahan. Mereka juga mengajukan permohonan agar penyidik memeriksa saksi ahli yang meringankan.

Dalam gelar perkara khusus itu, penyidik juga sempat menunjukkan ijazah Jokowi yang diterbitkan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ijazah tersebut merupakan barang bukti yang disita penyidik dari pelapor.

“Penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah tersebut dibuka di forum gelar perkara khusus, sesuai permohonan para tersangka,” ujar Iman.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa 130 saksi, menyita 17 jenis barang bukti, serta mengamankan 709 dokumen. Polisi juga meminta keterangan 22 ahli dari berbagai disiplin, mulai dari ahli forensik dokumen, digital forensik, hukum pidana, hukum ITE, bahasa Indonesia, hingga sosiologi hukum dan psikologi massa.

Dalam pengujian laboratorium, penyidik memastikan seluruh proses dilakukan secara saintifik. Alat uji yang digunakan telah tersertifikasi, terakreditasi, dan terkalibrasi, serta memenuhi standar ISO 17025. Petugas laboratorium pun dipastikan memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai bidang keahliannya.

“Metode pengujian dilakukan sesuai SOP dan metodologi ilmiah. Dokumen yang diuji adalah dokumen utama dengan dokumen pembanding dari tahun dan lembaga penerbit yang sama,” jelas Iman.

Meski para tersangka tetap menyatakan keberatan dan mengklaim ijazah tersebut tidak sah, polisi menegaskan penilaian mereka tidak dapat dilepaskan dari kaidah etika dan metodologi akademik.

Pascagelar perkara khusus, penyidik juga akan menindaklanjuti rekomendasi yang muncul, termasuk memeriksa tiga ahli yang diajukan tersangka, yakni Dr. Ing. Ridho Rahmadi, Prof. Dr. Ir. Tono Saksono, dan doktor kandidat Wijayanto.

Namun demikian, Iman menegaskan penetapan tersangka tetap sah. Jika keberatan, para tersangka dipersilakan menempuh jalur praperadilan.

“Penegakan hukum ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara tanpa diskriminasi,” pungkasnya.