Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menerapkan WFH satu hari sepekan mengikuti arahan Presiden Prabowo.
Mekanismenya difokuskan pada sinkronisasi pelayanan publik agar tetap berjalan optimal meski intensitas perjalanan berkurang.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menghemat anggaran belanja BBM daerah secara signifikan.
3. Pakar khawatirkan dampak hanya berjangka pendek
Kendati beberapa daerah tengah getol menggalakkan rencana WFH, sejumlah pakar menilai bahwa langkah yang diambil kurang efektif.
Ali Ahmudi Achyak, pakar energi dari Universitas Indonesia menilai WFH hanya efektif sebagai solusi jangka pendek dan bersifat "pemadam kebakaran".
Melalui keterangannya, Rabu (25/3/2026), kebijakan ini tidak menyentuh akar masalah karena konsumsi energi hanya berpindah dari kantor ke rumah tangga.
Tanpa perbaikan transportasi publik yang masif, efisiensi BBM sulit tercapai secara permanen.
Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya fokus pada integrasi moda transportasi dan transisi energi bersih daripada sekadar membatasi mobilitas ASN secara parsial dan sementara.
4. Swasta ikut dapat jatah WFH
Kebijakan WFH ternyata tak hanya dinikmati oleh para ASN saja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan, Rabu (25/3/2026) menegaskan bahwa ia juga ingin para pelaku sektor usaha swasta untuk mengikuti kebijakan ini.
Namun, Airlangga memberikan pengecualian pada para pekerja sektor pelayanan publik.
5. Skema telah diatur: 1 hari dalam satu pekan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui keterangannya, Rabu (25/3/2026) telah menjelaskan bagaimana kebijakan ini nantinya akan diterapkan.
Ia menjelaskan bahwa skema yang ditetapkan adalah para pekerja tak perlu datang ke kantor dan mendapat jatah WFH 1 hari tiap pekannya.
TERPOPULER
