Perjalanan Naik Turun Harga BBM dari Era Presiden Soekarno hingga Prabowo

Namun bukan hanya itu yang menarik. Di masa ini, Indonesia mulai mengenal BBM non-subsidi seperti Pertamax, menandai awal perubahan besar dalam kebijakan energi nasional.

Era Megawati

Pada masa Megawati Soekarnoputri, kenaikan harga dilakukan secara bertahap. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara subsidi dan beban anggaran negara. Harga premium yang semula Rp1.450 naik menjadi Rp1.810 dalam kurun waktu relatif singkat.

Era SBY

Lompatan besar terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tahun 2005 menjadi titik penting ketika harga BBM melonjak tajam dari Rp2.400 menjadi Rp4.500. Kenaikan ini memicu reaksi luas di masyarakat.

Namun setelah itu, harga terus bergerak naik turun mengikuti harga minyak dunia, bahkan sempat menyentuh Rp6.000 sebelum kembali turun.

Era Jokowi

Memasuki era Joko Widodo, pendekatan terhadap BBM mulai berubah. Pemerintah mengurangi ketergantungan pada subsidi dan lebih mengikuti mekanisme pasar. 

Pada 2015, Pertalite diperkenalkan sebagai alternatif baru. Namun kebijakan ini juga membuat harga BBM lebih dinamis bisa naik dan turun dalam waktu relatif cepat. Puncaknya terjadi pada 2022, ketika harga Pertalite naik menjadi Rp10.000 dan Pertamax mencapai Rp14.500 per liter.

Di era Jokowi pula yakni pada tahun 2023, Pertamina akhirnya menghapus bbm RON 88 jenis Premium yang selama ini menemani masyarakat. Keputusan ini dibuat untuk mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan minimal RON 90 atau Pertalite.

Era Prabowo

Kini, cerita berlanjut di era Prabowo Subianto. Jika sebelumnya perubahan harga lebih banyak dipengaruhi kebijakan domestik, kini faktor global memegang peranan semakin besar. Sepanjang 2024 hingga 2025, harga BBM nonsubsidi beberapa kali naik dan turun mengikuti harga minyak dunia.

Namun memasuki 2026, tekanan kembali meningkat. Selain karena kebijakan dalam negeri, konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang membuat harga minyak dunia melonjak tajam pun turut berpengaruh pada kebijakan negara.