Dino Patti Djalal Sekarang Menjabat Apa? Kritik Kunker Prabowo ke Luar Negeri

Suara.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan kritik terbuka terhadap frekuensi kunjungan kerja (kunker) Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Kritik tersebut memicu diskusi hangat di media sosial dan berbagai platform berita mengenai efisiensi diplomasi dan penggunaan anggaran negara.

Selain itu, sosok Dino Patti Djalal yang memiliki rekam jejak diplomasi mentereng ikut menjadi sorotan. Lantas, Dino Patti Djalal sekarang menjabat apa?

Siapa Dino Patti Djalal dan Apa Jabatan Saat Ini?

Dino Patti Djalal lahir pada 10 September 1965. Ia memulai karier sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri sejak 1987.

Puncak kariernya meliputi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (2010–2013), Wakil Menteri Luar Negeri (14 Juli 2014 – 20 Oktober 2014) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta Staf Khusus Presiden dan Juru Bicara Presiden.

Setelah pensiun dari pemerintahan pada pertengahan 2015, Dino tidak lagi menjabat posisi resmi di pemerintahan.

Saat ini, ia aktif sebagai Founder dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). FPCI adalah sebuah komunitas yang mendorong partisipasi publik dalam kebijakan luar negeri, khususnya di kalangan pemuda.

Ia juga menjabat sebagai Vice President Paris Peace Forum, Chairman World Resources Institute (WRI) Indonesia, Komisaris Independen di beberapa perusahaan, serta terlibat dalam berbagai forum internasional sebagai pakar kebijakan luar negeri.

Dino dikenal sebagai penulis buku laris, akademisi, dan aktivis diplomasi publik. Ia sering muncul di media untuk memberikan analisis independen tentang isu-isu global dan kebijakan Indonesia.

Kritik Dino Patti Djalal terhadap Frekuensi Kunker Prabowo

Pada akhir Mei 2026, Dino menyampaikan kritik melalui video di media sosialnya. Ia menyoroti bahwa sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo telah menghabiskan hampir satu dari enam hari di luar negeri.

Menurutnya, frekuensi kunjungan ini “tidak lazim” dan berada di luar batas kewajaran.

Salah satu poin utama kritik Dino adalah biaya tinggi setiap kunjungan kenegaraan. Satu kali kunker bisa menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah, termasuk logistik rombongan, keamanan, dan protokol.

Sebagai solusi, Dino menyarankan penggunaan teknologi seperti video call untuk menghemat anggaran, terutama di tengah tekanan fiskal nasional.

Dino juga memberikan lima saran praktis kepada Presiden Prabowo: