LINIMASA - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka diisukan bakal menjadi pendamping Prabowo Subianto yang mantap jadi capres diusung Partai Gerindra di Pilpres 2024.
Namun, isu tersebut segera dibantah. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang mengaku tidak suka dengan ide memasangkan putra sulungnya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie menegaskan jika Jokowi tak setuju dengan ide yang menyebutkan Gibran cocok menjadi pendamping Prabowo di Pemilu 2024.
"Ya pak Jokowi saya tanya, 'pak Prabowo sama Gibran gimana?', 'Jangan lah Gibran baru dua tahun' (kata Jokowi)," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis 925/5/2023) melansir Suara.com.
Menurut Budi, saat ditanya terkait peluang Gibran mendampingi Prabowo di Pilpres nanti, Jokowi justu menilai putra sulungnya tersebut masih terlalu dini untuk mentas di tingkat nasional apalagi sebagai cawapres.
"Pak Jokowi bicara sama saya, ini ada wacana pak Prabwo-Gibran. Terus Jokowi bilang mas Gibran baru 2 tahun jadi wali kota," beber Budi.
Budi pun mengatakan meski dalam Musra Relawan Jokowi, nama Gibran diusulkan oleh sejumlah daerah menjadi bacapres, tapi konstitusi masih menjadi penghalang Gibran untuk dimajukan.
"Gini kalau soal ada. Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan mas gibran sebagai wapres ya. Cuma kan 1 konstitusi tidak memungkinkan," tandasnya.
Gerindra buka suara
Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Gibran tidak menjadi pembahasan sebagai pendamping Prabowo di internal Gerindra.
"Di kami belum ada pembicaraan-pembicaraan mengenai itu," kata Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2023), melansir Suara.com.
Menurut Sufmi, masalah penentuan siapa capres-cawapres, sudah bersepakat diserahkan kepada kedua ketua umum partai yang melakukan koalisi, yakni Gerindra dan PKB.
"Karena kami sudah sama-sama sepakat bahwa penentuan capres dan cawapres itu dilakukan oleh 2 orang yaitu Pak Prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar yang sudah melakukan kontrak politik kerja sama," katanya.
Menurutnya, dalam menentukan cawapres tersebut diperlukan pembicaraan-pembicaraan yang tepat semisal dari mulai menyuguhkan usulan nama hingga pada keputusan bersama yang disepakati kedua belah pihak partai yang berkoalisi.
"Tentunya dalam pembicaraan-pembicaraan itu juga mungkin perlu dilakukan pembicaraan-pembicaraan untuk memasukan usulan itu," ungkapnya.
TERPOPULER
