Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, meminta Partai Nasional Demokrat (NasDem) agar tidak melakukan blunder.
Hal itu terkait pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) NasDem, Hermawi Taslim terkait komitmen partainya untuk mencegah hadirnya organisasi terlarang di Indonesia, termasuk Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Nasdem tidak perlu pakai blundar sana, blundar sini. Apalagi Ini Taslim mau ngomong lagi misalnya mau melakukan klarifikasi, nggak usah," kata Refly Harun dalam vidio yang tayang di chanel Youtub miliknya, dikutip Jumat (27/1/2023).
"Lebh baik diam saja untuk hal-hal yang sebenarnya tidak strategis juga kalau diomongkan saat ini," lanjut Refly.
Ia pun berharap, agar Hermawi Taslim mendapat teguran dari para elit Partainya.
"Mudah-mudahan Taslim ini dimarahin oleh elit NasDem," katanya.
Bagai manapun juga, menurut Refly, siapapun yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres0 pada pe,ilu 2024 nanti akan sangat membutuhkan suara dari umat Islam yang merupakan mayoritas.
"Karena bagaimanapun NasDem, kemudian siapapun yang mendeklarasikan Anies, perlu suara umat Islam, karena suara umat Islam adalah suara yang mayoritas. Bayangkan kalau umat Islam kompak maka siapa pun yang dicalonkan pasti akan menang," katanya.
Namun Refly tak memungkiri, bahwa selalu ada upaya sejumlah pihak yang memecah belah suara umat Islam.
Baca Juga: Jadi Korban Tabrak Lari, Pelajar Asal Pringsewu Meninggal
"Walaupun selalu ada upaya untuk memecah suara umat Islam dengan berbagai terminologi macam-macam," katanya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) NasDem Hermawi Taslim membuat pernyataan tegas bahwa pihaknya akan siap pasang badan untuk menentang organisasi terlarang di Tanah Air.
"Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Jangankan Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden NasDem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang," kata Taslim dalam acara Adu Perspektif kolaborasi seperti dilansir dari youtube channel Total Politik, Jumat (27/1/2023).
