Indonesia Terancam Krisis Talenta Project Manager

Suara.com - Pertumbuhan ekonomi dan makin kompleksnya lanskap bisnis di Indonesia berhadapan dengan ancaman serius berupa kelangkaan manajer proyek (project manager) berkualifikasi strategis.

Riset dari Project Management Institute (PMI) memproyeksikan dunia membutuhkan setidaknya 65 juta pemimpin proyek baru hingga 2035. Namun, laju pertumbuhan tenaga kerja di sektor ini hanya berkisar 2,5 juta orang per tahun.

Ketimpangan pasokan dan permintaan (supply-demand) talenta ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi global hingga 345,5 miliar Dolar AS.

Kondisi di tingkat domestik tak kalah mengkhawatirkan. Kesenjangan talenta project management di Indonesia diproyeksikan melonjak 52,8% hingga 69,4% pada 2035, atau setara dengan kekurangan 540 ribu hingga 691 ribu tenaga ahli.

Padahal, kebutuhan industri terhadap kompetensi ini terus melesat. Hal itu tercermin dari lonjakan anggota PMI Indonesia Chapter yang naik drastis dari sekitar 1.014 orang pada awal 2023 menjadi 4.140 orang pada awal 2026.

Merespons ketimpangan pasar tenaga kerja tersebut, BINUS Business School (BBS) resmi meluncurkan program magister baru Master of Management (MM) in Transformative Project Management (TPM).

Dekan BINUS Business School Master Program, Dr. Asnan Furinto, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi gap mendasar antara kebutuhan dunia usaha dan ketersediaan kualifikasi talenta di lapangan.

“Selama ini, banyak talenta di lapangan yang piawai secara teknis, tetapi belum banyak yang memiliki fondasi akademik setara S-2 sekaligus sertifikasi profesi berskala internasional. Kami ingin mengisi celah ini,” ujar Asnan, dikutip Kamis (3/9/2026).

Berbeda dengan mayoritas program manajemen proyek di Indonesia yang umumnya berakar dari disiplin ilmu teknik (sipil/infrastruktur), MM TPM BINUS dirancang lintas industri (cross-sectoral) dengan menempatkan ilmu manajemen bisnis sebagai fondasi utama.

“Kami membangun program ini di atas fondasi disiplin manajemen, bukan teknik. Dengan begitu, lulusan kami bisa masuk ke industri apa pun yang membutuhkan keahlian project management, bukan hanya konstruksi atau infrastruktur,” lanjut dia.

Langkah ini dinilai krusial mengingat kebutuhan eksekusi proyek saat ini menembus berbagai sektor bisnis—mulai dari transformasi digital, perbankan, telekomunikasi, hingga manufaktur dan fast-moving consumer goods (FMCG).

Selain menjawab kebutuhan manajerial, program ini mengintegrasikan kurikulum akademik langsung dengan jalur sertifikasi profesi berstandar global (seperti PMI, PRINCE2, dan PMO). Integrasi ini memangkas waktu dan biaya efisiensi bagi para profesional muda.

“Mahasiswa kami tidak perlu menyisihkan waktu belajar tambahan setelah lulus untuk mengejar sertifikasi. Kurikulumnya sudah dirancang selaras sejak awal,” tambahnya.

Dengan kolaborasi dengan asosiasi profesi, mahasiswa juga mendapatkan skema biaya ujian sertifikasi khusus.