Pengamat politik dari Unas Jakarta Selamat Ginting meminta Prabowo Subianto sebaiknya mundur sebagai Menteri Pertahanan bila maju sebagai capres di Pemilu 2024. Alasannya agar Prabowo bisa fokus berpolitik.
"Prabowo dan para menteri serta pejabat setingkat menteri wajib mundur dari kabinet jika ingin mengikuti Pilpres. Setidaknya saat partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan namanya menjadi bakal capres maupun wapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Selamat dilansir dari wartaekonomi, 27Juni 2023.
Menurutnya akan sulit fokus ke dua hal dan sudah menjadi kewajiban untuk mundur bila memang pasti mencalonkan diri.
Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara disampaikan partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU sebagai dokumen, persyaratan capres maupun cawapres, seperti amanat Pasal 170 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Tidak mungkin bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara jika ada keinginan menjadi presiden maupun waki presiden. Begitu juga pejabat negara lainnya yang hendak mengikuti pemilihan legislatif, wajib mundur tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Selamat.
Selamat menambahkan, lain halnya jabatan yang tidak mengharuskan mundur jika mengikuti kontestasi pilpres.
Jabatan itu adalah presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR/DPR/DPD. Selain itu juga gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, seperti amanat Pasal 170 ayat (1) UU tentang Pemilu.
Selain Prabowo, sejumlah nama-nama menteri yang berpotensi maju di Pilpres 2024, yakni Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno dan Erick Thohir.
Namun, pandangannya berbeda dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia cukup meminta izin kepada presiden untuk maju.
Baca Juga: 5 Cara Mudah Merawat Rambut untuk Hijabers agar Tetap Sehat dan Indah
"Untuk kepala daerah, seperti Ganjar Pranowo, bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), harus meminta izin terlebih dulu kepada presiden untuk maju dalam pilpres," tambahnya
