Metro, Suara.com- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Komisi VIII DPR RI. menggelar Workshop Sistem Informasi Halal (SiHALAL) bagi 100 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu (16/10/2022).
Koordinator Organisasi Kepegawain dan Hukum BPJPH Abjan Halek menjelaskan bahwa workshop ini dilakukan sebagai salah satu cara mengakselerasi capaian produk bersertifikat halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di NTB.
Abjan berharap, melalui program SEHATI, NTB yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata halal dunia dapat bergerak sebagai pusat industri halal. Karenanya ia mendorong pelaku usaha NTB untuk mendaftar program SEHATI.
Senada dengan Abjan, Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyampaikan bahwa provinsi NTB harus jadi provinsi nomor wahid di Indonesia dalam industri halal.
“ Kita bersama pemerintah (re:BPJPH) mendukung program mensertifikasi halal sebanyak-banyaknya," tutur Nanang.
Pada tahun ini ada 349.834 program Sertifikasi Halal Gratis yang digelontorkan kepada masyarakat oleh BPJPH. Sebanyak 25 ribu kuota telah terpenuhi pada Juni 2022. Sisanya, masih ada 324.834 kuota.
"Bagi NTB ini harus kita sambut agar kita jadi yang teratas di Indonesia produk halal-nya,” ajak Nanang.
Nanang juga mengapresiasi langkah strategis Kementerian Agama dalam mengakselerasi sertifikasi halal. Sejak 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan sertifikat halal untuk lebih dari 725.000 produk.
Pada workshop kali ini juga, para pelaku UMK yang tergabung dalam UMK Inkubasi Universitas Al-Azhar unjuk gigi produk-produk andalannya yang telah bersertifikat halal. Mereka berharap agar tren positif ini membawa dampak baik terhadap industri UMK di NTB.
“ Kami berusaha semaksimal mungkin membantu UMK untuk bertumbuh, karena kami punya alat-alat untuk membantu mereka berkembang seperti alat packaging, grinding, dan ini juga kita dorong mereka untuk bersertifikat halal, “ terang Narita selaku Pembina Inkubasi UMK Universitas Al-Azhar.
TERPOPULER
