Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabata atau Brigadir J.
Pembacaan tuntutan bagi terdakwa Ferdy Sambo ini dibacakan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023). Mengomentari hal tersebut, pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak menyebutkan bahwa kerja JPU belum maksimal.
Pasalnya dia menyangkan terdakwa lain yang putusannya tak sama dengan Sambo.
"Tetapi para pelaku ini belum semua dijerat dengan pasal baik 340 atau 338, karena penyidik dan jaksa tidak maksimum kerjanya," ungkap Kamaruddin.
"Ferdy Sambo ini kan the god father, dia mengelola kue atau uang yang sangat besar 115 triliun dari judi online, narkoba, prostitusi," imbuhnya.
Menurut Kamaruddin, masih ada berbagai fakta yang belum terungkap di persidangan.
"Karena tidak maksimum [kerjanya] yang tidak ada dalam fakta persidangan seperti perselingkuhan malah diada-adakan oleh jaksa," tuturnya lagi.
Tuntutan Ferdy Sambo
Pembacaan tuntutan bagi terdakwa Ferdy Sambo ini dibacakan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023).
Baca Juga: Sempat Khawatir Cedera Parah, Muhammad Ferarri Ikut Rombongan Persija Hadapi Persis
"Menuntut, mohon agar majelis hakim Pengadilan Negri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdy sambo, memutuskan, menyatakan perbuatan ferdy sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama," ujar JPU.
"Agar majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup," ucap JPU dikutip dari Suara.com pada Selasa (17/1/2023).
Tuntutan dengan hukuman penjara seumur hidup diberikan JPU berdasarkan dakwaan premier Pasal 340 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Diketahui, Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Bripka Ricky Rizal, Bharada Richard Eliezer, Putri Candrawathi dan Kuat Maruf.
Mereka didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Tidak itu saja, JPU juga menyatakan Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak berkerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya.
Yaitu melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
