Koalisi Perubahan hingga kini belum juga mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan maju dalam Pilpres 2024. Hal ini diduga karena Partai Demokrat dan PKS masih belum sepakat terkait nama calon wakil Presiden yang akan mendampingi Anies.
Sehubung dengan hal tersebut, analisis politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Ali Armunanto menilai jika kini Demokrat dan PKS masih bernegoisasi terkait dengan pola pembagian kekuasaan.
Demokrat dan PKS ingin memastikan bahwa partainya masih memiliki kuasa ataupun kontrol terhadap koalisi, meskipun kadernya tidak dimajukan sebagai calon presiden.
"Nah, inilah yang paling penting sebenarnya karena kontrol ini tentu sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dibuat presiden nantinya," kata Ali.
Ali mengungkapkan jika kedua partai dalam Koalisi Perubahan tersebut masih bernegoisasi terkait jatah di kabinet. Lantaran hal tersebut akan menentukan kontrol di posisi apa Demokrat dan PKS akan diberikan.
"Apakah, misalnya, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri BUMN, Menteri Perekonomian, dan lainnya," terang Ali.
Selain menginginkan posisi tersebut, ia menilai bahwa ada kemungkinan dua partai tersebut mengincar posisi Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM.
Diungkap oleh Ali, jika hal tersebut belum sepakat, maka akan menjadi batu sandungan bagi Koalisi Perubahan. Pahit-pahitnya, koalisi tersebut akan pecah.
"Karena jika tidak deal dari awal bisa menyebabkan pecahnya koalisi. Itu penyebabnya sehingga Demokrat dan PKS tak kunjung deklarasi," pungkas Ali.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
TERPOPULER
