REGIONAL:
Tiga partai politik di Koalisi Perubahan disebut mulai gaduh usai perkara pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.
Saat ini, NasDem, Demokrat dan PKS justru terlihat saling sindir dan saling melontarkan ancaman di media. Hal itu terjadi pasca gagalnya menggelar deklarasi bersama antara ketiga partai tersebut pada 10 November 2022 untuk mengusung Anies Baswedan.
Di tengah aksi saling sindir antar elit parpol tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut bahwa koalisi perubahan akan bubar jika ada yang memaksakan diri menjadi cawapres Anies.
Pernyataan tersebut pun ditanggapi oleh Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY sendiri menegaskan bahwa dia tak mau memaksa dan dipaksa untuk menjadi cawapres Anies.
Di sisi lain, Jubir PKS Muhammad Kholid ikut menyampaikan tanggapannya bahwa partainya tak mau buru-buru memberikan deklarasi bersama parpol koalisi pro Anies.
Akan tetapi, PKS yang tampaknya tak mau ketinggalan, ikut menyodorkan nama Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan (Aher) sebagai pendamping Anies.
Adapula Partai Nasdem memberikan pernyataan yang seolah menyindir AHY. Mereka menghendaki bahwa cawapres Anies nantinya adalah sosok yang berpengalaman di pemerintahan dan dapat mendongkrak suara di luar basis pendukung Anies.
Kongres Rakyat Nasional (Kornas) pun turut menanggapi kegaduhan Koalisi Perubahan, dengan menyatakan bahwa Kornas memiliki pandangan yang berseberangan dengan ketiga parpol.
Pertama, Kornas melihat bahwa NasDem ingin mengambil peran sebagai pemimpin sejak awal. Oleh sebab itu, NasDem lebih pagi saat mendeklarasikan capresnya, Anies Baswedan. Selain itu, Kornas menilai bahwa NasDem ingin mendapatkan efek elektoral dari basis pendukung Anies.
Pilihan tersebut berseberangan dengan capres yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena Nasdem ingin memperoleh kemeangan di Pemilu 2024.
Dalam hal ini Nadem berpendapat jika tetap mengusung dan mendukung Capres kader PDIP, maka Nasdem tidak akan mendapat efek elektoral yang signifikan seperti Pemilu 2019, terutama setelah kabinet Indonesia Maju, Nasdem tidak lagi memiliki kursi untuk menduduki posisi pimpinan korps adhyaksa.
Kedua, Kornas menganggap NasDem sadar bahwa Anies bukanlah kader mereka. Maka demikian, NasDem tampaknya harus menghindari cawapres Anies dari kader Partai Demokrat maupun PKS.
Sebab, apabila cawapres Anies berasal dari kedua partai tersebut, maka merekalah yang akan mendapat efek elektoral dari Pilpres 2024.
Oleh karena itu Nasdem senantiasa menawarkan nama-nama baru selain AHY dan Ahmad Heryawan agar Nasdem tetap menjadi leader dan mendapat efek elektoral yang signifikan di Pemilu 2024.
Ketiga, Kornas menilai bahwa ide dan gagasan deklarasi Anies Baswedan hanya ekspresi emosional Nasdem karena dominasi PDIP di parpol koalisi pemerintahan Jokowi.
Dalam hal ini, Nasdem ingin membuktikan bahwa mengusung Anies bisa disambut baik oleh Partai Demokrat dan PKS yang merupakan parpol di luar pemerintahan Jokowi.
Selain fokus membahas cawapres, hingga saat ini tidak pernah ada hal lain yang dibahas dan dipublikasikan oleh ketiga parpol tersebut.
Keempat, Kornas menilai koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS tidak memiliki visi, misi, dan program yang jelas sebagai perekat koalisi.
Ketiga parpol itu dinilai hanya sibut membahas figur cawapres yang akan mendampingi Anies sehingga koalisi sangat rapuh.
Aksi saling sindir dan muda "baper" dari ketiga elit parpol merupakan bukti bahwa "koalisi perubahan" itu kosong dari pertukaran ide, gagasan, serta jauh dari semangat "perubahan".
Ketiganya hanya menunjukkan sifat kekanak-kanakan untuk mencari perhatian publik untuk dijadikan bahan pembicaraan publik.
Terakhir, tokoh-tokoh politik orde baru seperti Surya Paloh, Muhammad Jusuf Kalla (JK), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diyakini mengambil peran sebagai aktor intelektual koalisi parpol ini.
Maka kegaduhan yang dipublikasikan tersebut bagian dari siasat menarik perhatian publik. Kornas melihat bahwa Surya Paloh pasti paham mengatur isu yang harus dimainkan untuk menarik perhatian media, sehingga menjadi bahan berita, sementara SBY paham stratagi playing victim dan berpengalaman yang berhasil mengantarkannya menjadi presiden dua periode.
Di sisi lain, JK memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi ke berbagai lapisan masyarakat dan lintas wilayah.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
TERPOPULER
