Anak Haji Lulung Dilengserkan dari Ketua DPW DKI karena Dukung Anies? Sekjen PPP: Tidak Benar

Chandra Iswinarno, Fakhri Fuadi Muflih

Senin, 23 Januari 2023 | 12:39 WIB
Anak Haji Lulung Dilengserkan dari Ketua DPW DKI karena Dukung Anies? Sekjen PPP: Tidak Benar
Guruh Tirta Lunggana kini tak lagi menjabat Ketua DPW PPP DKI Jakarta. Saat ini ia menjadi Sekretaris DPW PPP Jakarta. [Dok. DPW PPP DKI Jakarta]

Suara.com - Anak almarhum Abraham Lunggana atau Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana telah dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta. Jabatan Guruh digeser menjadi Sekretaris DPW dan Syaiful Rahmat menjadi Ketua DPW.

Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Perubahan Pengurus DPW PPP Provinsi DKI Jakarta dengan No.0790/SK/DPP/W/I/2023. Dilengserkannya Guruh ini diduga berbagai pihak karena eks Politisi PAN itu telah secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan untuk menjadi Presiden.

Merespons hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arwani Thomafi pun angkat bicara mengenai dugaan tersebut. Ia menyatakan pelengseran Guruh bukan karena mendukung Anies Baswedan.

"Tidak benar," singkat Arwani kepada wartawan, Minggu (23/1/2023).

Menurut Arwani, penggeseran jabatan anak Haji Lulung itu sudah sesuai keputusan Keputusan Mahkamah Partai DPP PPP. Namun, ia tak merinci kapan Mahkamah Partai itu dilakukan.

"Perubahan itu sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Partai. Dan Mas Tirta berganti posisi sebagai Sekretaris DPW," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP Arsul Sani menolak berkomentar saat ditanya alasan pencopotan Tirta Lunggana. Dia juga tidak menjawab saat dikonfirmasi apakah betul Tirta Lunggana diganti karena gara-gara mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024.

Ketika ditanya wartawan, Arsul yang juga Wakil Ketua MPR itu mempersilakan awak media menanyakannya langsung kepada Plt Ketum DPP PPP Mumahad Mardiono dan Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi.

"Silakan ditanya ke Plt Ketum atau Sekjen," kata Arsul singkat, Sabtu (21/1/2023).

baca juga

Diketahui, saat menjadi Ketua DPW PPP DKI, sudah dua kali Guruh merekomendasikan nama Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres).

Pertama adalah saat acara 'Istighosah dan Doa Bersama untuk Alm Haji Lulung' yang digelar di kantor DPW PPP DKI Jakarta, Minggu (30/1/2022) lalu. Lalu, kedua adalah ketika acara Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) Serentak DPC se-Jakarta pada 25 September 2022.

"Insya allah Anies Baswedan Presiden DKI," kata Guruh dalam sambutannya saat itu.

Diketahui, Guruh juga telah melepas kursi Anggota DPRD DKI karena pindah dari PAN ke PPP. Tirta kemudian ditunjuk menjadi Ketua DPW PPP DKI Jakarta untuk menggantikan posisi sang Ayah, Haji Lulung yang wafat karena sakit.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

DPP PPP Serahkan SK Kepengurusan DPW DKI Jakarta: Tancap Gas Kerja Pemenangan Pemilu

DPP PPP Serahkan SK Kepengurusan DPW DKI Jakarta: Tancap Gas Kerja Pemenangan Pemilu

News | Kamis, 19 Januari 2023 | 10:47 WIB

Klaim Kini Solid, Gerindra Ogah Diadu Domba Atau Dipecah Belah Lagi Soal Isu Sandiaga Hijrah ke PPP

Klaim Kini Solid, Gerindra Ogah Diadu Domba Atau Dipecah Belah Lagi Soal Isu Sandiaga Hijrah ke PPP

News | Senin, 16 Januari 2023 | 19:26 WIB

Ogah Gagah-gagahan Tentukan Capres-cawapres 2024 Duluan, PPP: Kita Nggak Mau Kena Sentil Bu Mega

Ogah Gagah-gagahan Tentukan Capres-cawapres 2024 Duluan, PPP: Kita Nggak Mau Kena Sentil Bu Mega

News | Senin, 16 Januari 2023 | 13:34 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×