TNI: Penanganan Separatis Papua Gagal Sejak Era Soeharto, Saatnya Siaga Tempur

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Widjojono meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan operasi siaga tempur yang diterapkan TNI di sejumlah daerah rawan di Papua.

"Untuk diketahui bahwa tidak usah khawatir dengan istilah siaga tempur, karena itu memang sudah tersusun, tidak ngawur, tidak melebar ke mana-mana, ya di situ," kata Julius di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (21/4/2023).

Menurut Julius, langkah TNI menerapkan operasi siaga tempur perlu diambil karena penanganan masalah di Papua itu, berdasarkan pengalaman selama lebih dari 50 tahun, dinilai belum berhasil.

"Kata kuncinya dari 50 tahun. Zamannya Pak Soeharto tidak berhasil, kurang keras seperti apa?" tambahnya.

Julius menambahkan operasi siaga tempur perlu dilakukan karena aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) di Tanah Papua semakin agresif dan mengancam keselamatan masyarakat, prajurit, juga kedaulatan NKRI.

"Siaga tempur dilakukan hanya di daerah-daerah rawan, daerah yang ditandai sebagai pusat-pusat operasi mereka. Adapun secara fisik, kekuatan alutsista dan persenjataan tidak ada perubahan," kata Julius.

Sementara itu, Selasa (18/4/2023), Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Timika, Papua, mengumumkan penerapan operasi siaga tempur di daerah-daerah rawan di Papua.

Siaga tempur diterapkan setelah empat orang anggota TNI gugur ditembak KKB di Mugi-man, Nduga, Minggu (15/4/2023). Pasukan TNI itu diduga disergap saat sedang mencari pilot Susi Air Phillips Mehrtens yang disandera KKB.