Ganjar Pranowo seolah berusaha untuk menghilangkan label petugas partai hingga boneka Megawati Soekarnoputri yang kerap dialamatkan kepadanya.
"Anda tidak perlu takut petugas partai atau tidak. Saya kader partai, tapi Presiden bukan, Gubernur bukan," kata Ganjar di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia, Senin (18/9/2023).
Bahkan sikap tegasnya tampaknya sudah mulai diperlihatkan sejak masih berstatus bacapres, hal ini seperti terlihat dalam program Mata Najwa di Universitas Gadjah Mada pada Selasa (19/9/2023).
Awalnya Najwa Shihab menanyakan sikapnya soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap sudah tidak lagi memiliki taring. Pasalnya Megawati yang notabene Ketua Umum PDI Perjuangan pernah menganjurkan agar KPK dibubarkan saja.
"Ketua Umum Anda, Ibu Megawati Soekarnoputri, sempat mengeluarkan pernyataan, 'Bubarin saja KPK, tidak efektif!'" kata Najwa, dikutip pada Rabu (20/9/2023). "Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum?"
Ganjar sendiri tidak langsung menjawab tegas pertanyaan sang jurnalis, sebab awalnya mantan Gubernur Jawa Tengah itu malah menjabarkan poin-poin penyebab terjadinya tindak rasuah. Menurutnya karakter seseorang, regulasi yang berlaku, sampai lembaga berpengaruh dalam penindakan KPK.
Lalu Ganjar menjabarkan rancangan solusi yang ditawarkannya, "Penguatan Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian yang disebut sebagai APH. Clear?"
"Jadi tidak sependapat bahwa KPK harus dibubarkan, tapi justru harus dikuatkan?" tanya Najwa lebih jauh.
"Sepakat, dikuatkan," ucap Ganjar yang notabene berbeda dari pendapat Megawati.
Baca Juga: Beda dari Ganjar dan Prabowo, Anies Paparkan Gagasan Tanpa PPT, Tuai Pujian Publik
Najwa mencoba mencecar lebih jauh, termasuk langkah konkret Ganjar memperkuat KPK bila memenangkan Pilpres 2024, seperti mengembalikan independensi lembaga tersebut.
"Sepakat, dikuatkan," tegas Ganjar lagi.
"Apakah (UU KPK) akan dikembalikan? Karena revisi UU KPK dinilai banyak pihak itulah problem utama kenapa KPK kita sekarang melempem," kata Najwa.
"Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan, dua revisi regulasi. Revisi regulasi itu membutuhkan satu treatment sendiri, political interplay," jelas Ganjar.
