Polemik Kampung Susun Bayam, DPRD DKI Minta DPRKP Pelajari Janji Anies

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mempelajari janji mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada warga masyarakat terkait Kampung Susun Bayam (KSB).
 
"Saya tidak tahu pasti janjinya pak Anies kemarin seperti apa? Ini saya minta ke Pak Sarjoko (Kepala DPRKP DKI) untuk mempelajari betul, yang sudah dijanjikan oleh Pak Anies saat itu terhadap warga setempat," kata Ida, Rabu (30/11/2022).

Ida mengatakan, sampai sekarang masih ada polemik soal Kampung Susun Bayam. Terutama terkait dengan biaya sewa per bulan yang dibebankan pada warga untuk tinggal di kompleks rumah susun tersebut.
 
Hal itu, karena seingat Ida, saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies menjanjikan terkait biaya sewa rumah susun akan ada penyesuaian dengan kondisi ekonomi masyarakat.

"Kan harusnya tidak semua bayar, kan?" ujar Ida.

Menurut Ida, janji Anies harus terealisasi. Terlebih menurutnya ada batas waktu terkait berapa lama harus digratiskan.

"Kalau memang janjinya gratis ya harus dilihat betul apakah ini memang perlu digratiskan, untuk berapa lama, apakah sebulan, setahun, beberapa tahun, kan mesti jelas," ucap Ida.
 
Sebelumnya, syarat tinggal di Kampung Susun Bayam adalah warga harus membayar sewa sampai sekitar Rp 700 ribu sebulan atau lebih rendah dari ketetapan sebelumnya Rp 1,5 juta sebulan.

Kepala DPRKP DKI Jakarta, Sarjoko menyatakan bahwa sampai saat ini tarif sewa Kampung Susun Bayam masih dalam proses diskusi yang melibatkan Pemprov DKI dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP-BUMD).

"Ya sebenarnya kita belum ada yang memastikan itu. Kita masih proses untuk melakukan solusi yang terbaik untuk mereka," ujar Sarjoko.

Lebih lanjut, Sarjoko menjelaskan bahwa pengelolaan KSB masih belum dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga ia belum bisa berkomentar banyak mengenai tarif sewa KSB.
 
"Masih opsi, belum jadi. Rencananya akan diserahkan ke Pemprov DKI, yang nanti suatu saat akan dikelola oleh dinas perumahan. Tapi masih opsi," ujar Sarjoko.

Sarjoko menjelaskan bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta masih berkoordinasi dengan Jakpro mengenai rencana pengelolaan tersebut.