Disebut Bully Jokowi, Pengamat Malah Nilai Pidato Megawati Punya Makna Mendalam bagi Demokrasi Indonesia

Pidato Megawati Soekarnoputri di HUT ke-50 PDIP pada Selasa (10/1/2023) masih menimbulkan beragam spekulasi. Apalagi karena Megawati tidak menyebutkan sama sekali perihal nama calon presiden yang akan diusung PDIP tahun 2024 mendatang.

Ada dua nama yang digadang-gadang menjadi Capres 2024 PDIP, yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Namun belakangan pidato Megawati diduga kuat menunjukkan kesiapan dirinya sendiri maju di Pilpres 2024.

Ada juga yang menganggap Pidato Megawati tersebut mengandung unsur "bully" bagi Presiden Joko Widodo.

Namun, pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi menilai pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri dalam ulang tahun ke-50 partai tersebut memberikan pesan-pesan yang kuat, padat dan bermakna mendalam bagi penguatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Airlangga mengatakan pesan tersebut berakar mendalam pada tradisi politik progresif para pendiri bangsa yang terutama digariskan oleh Sukarno.

"Pesan utamanya kalau ditafsirkan bahwa partai politik bukan sekedar mobil rental bagi calon eksekutif maupun legislatif untuk menapak pada kursi kekuasaan, namun partai adalah penyambung lidah rakyat Indonesia atau partai seharusnya memiliki bonding atau ikatan yang kuat dengan rakyat," ujar Airlangga, Jumat (13/1/2023).

Megawati menyampaikan hal tersebut dengan bahasa merakyat seperti kalau salaman sudah sejiwa maka tidak terasa hambar.

Sebagai manifestasi dari menyatunya interaksi rakyat dengan partai, maka politisi dalam lembaga politik baik eksekutif maupun legislatif maka partai memiliki tanggung jawab untuk mendampingi, memberi masukan, mengontrol bahkan memberikan koreksi dan teguran atas dasar garis ideologi yang disepakati dalam proses komitmen politik yang telah dibangun.

Pesan penting yang juga dikemukakan oleh Megawati, ujar dia, bahwa partai adalah organisasi politik yang memiliki tujuan kolektif untuk menciptakan pemimpin yang organik dalam koneksi antara kebijakan pemerintah-garis ideologi-partai politik aspirasi rakyat yang koheren dan tidak terputus.

"Oleh karena itu kita bisa melihat ilustrasinya dalam pidato Megawati dengan bahasa sederhana dan merakyat. Beliau menceritakan kembali tentang pentingnya membangun solidaritas dalam fase-fase awal perjuangan melawan otoritarianisme Suharto untuk mengingatkan kembali bahwa perjuangan politik yang diikat oleh organ politik partai politik dan aspirasi rakyat harus berpijak pada disiplin politik, pondasi ideologi kerakyatan dan komitmen kekuasaan untuk menjaganya," tambahnya.

Di sisi lain saat Megawati bicara apabila selfie banyak yang akan mendukungnya, bukan seperti pembahasan yang ada di ruang publik bahwa dia narsis, namun justru Megawati sedang mengkritik narsisme politik dengan bahasa yang satire, bahwa politik itu soal substansi menjadikan ideologi sebagai arah jalan menerangi perjalanan bersama rakyat jembatan emas kemerdekaan bahwa berpolitik bukan gimmick pencitraan.

Selain itu, ketika Megawati mengingatkan pada Jokowi untuk konsisten dengan dua periode.

"Saya justru melihat inilah salah satu elemen kuat dalam pidato Megawati. Beliau memperlihatkan perhatian tulusnya kepada Jokowi, bahwa pembatasan kekuasaan sebagai substansi demokrasi harus dipegang teguh, karena Jokowi adalah bagian dari PDI Perjuangan. Pemimpin Republik Indonesia yang lahir dari kawah candradimuka politik partai ini," ujarnya.

Ketulusan tersebut terlihat bahkan Megawati mengingatkan pada pengalaman traumatik dalam hidupnya ketika ayahnya Bung Karno dijebak dengan Presiden Seumur Hidup yang justru pada akhir kekuasaannya, Bung Karno dijatuhkan oleh orang-orang yang mengusung gagasan tersebut.

"Hal penting lainnya dalam pidato tersebut adalah penekanan atas politik emansipasi kesetaraan laki-laki dan perempuan yang seharusnya menjadi lebih maju dalam demokrasi kita," katanya.

Megawati mengungkapkan hal itu dengan mengutip buku Sukarno berjudul Sarinah, serta menyebutkan perempuan-perempuan pahlawan pendahulu mulai dari Cut Nyak Dhien, Laksamana Malahayati sampai ibu Supeni duta besar keliling Indonesia yang dilantik oleh Bung Karno.

Menurut Airlangga, pesan-pesan politik progresif ini terasa asing di benak kita saat ini, saat politik lebih didominasi oleh hegemoni semangat individualisme, corak politik yang mengambang yang melihat tidak ada koneksi antara politik kekuasaan dan partai sebagai organ kolektif yang terlibat mendeterminasi proses politik yang berlangsung.

Sehingga, ujar dia, tidak heran apabila pandangan-pandangan yang muncul atas pidato tersebutlah yang sebetulnya dangkal dan tidak memahami tradisi politik ideologis yang menjadi bagian dari kehidupan politik di Indonesia dalam masa keemasan politiknya.

"Untung saja pada momen 50 tahun ultah PDI Perjuangan Ketua Umumnya Megawati maju ke gelanggang narasi politik yang bernas. Meskipun resikonya isi pidatonya disalahpahami," tutur Airlangga.