Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat suara terkait wacana penghapusan jabatan gubernur yang dikemukakan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.
Terkait ini, Ridwan Kamil menyatakan bahwa agar hal itu diputuskan sendiri oleh rakyat Indonesia.
"Usulan itu yang paling bijak adalah oleh rakyat sendiri. Jadi kalau mau melakukan perubahan, tanyalah kepada rakyat," ucap Ridwan Kamil di Medan, Sumut, Selasa (31/1/2023).
Suara dari rakyat, kata Ridwan Kamil, bisa memberikan jawaban bukan hanya penghapusan jabatan gubernur, tetapi eksistensi bupati, wali kota, presiden, dan partai politik.
Sesuai aturan yang berlaku bahwa pemilihan kepala daerah sudah diatur dalam Undang-undang No.22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
"Jadi pertanyaannya, kalau mau ada perubahan-perubahan silakan. Karena negara ini dibangun oleh kesepakatan, kesepakatan tertinggi datang dari aspirasi rakyat. Itu jawaban saya," terang dia.
Mantan Wali Kota Bandung ini menjelaskan bahwa salah satu bentuk pertanyaan kepada rakyat bisa melalui referendum.
"Bentuknya bisa referendum. Referendum itu bertanya kepada rakyat kan? Tapi kalau rakyat memutuskan ya, dibikin kesepakatan baru," katanya.
Namun, katanya, kalau rakyat tetap membutuhkan seorang gubernur karena merasakan manfaat yang luar biasa harus dihormati.
"Jadi kesimpulannya tetap tanyalah kepada rakyat," papar Ridwan Kamil.
Di lain pihak, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta agar wartawan bertanya kembali kepada yang mewacanakan penghapusan jabatan gubernur.
"Kau tanya sama dialah. Kalau gubernur dihapus nantikan enggak ada kerjaan lagi gubernur 38 provinsi. Nanti siapa yang kasih kerjaan gubernur-gubernur itu," terang Edy.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengemukakan bahwa partainya sedang mengkaji peniadaan jabatan kepala daerah setingkat gubernur.
"Kami sedang mematangkan kajian dengan para ahli," kata Muhaimin di Jakarta, Senin (30/1/2023).
