REGIONAL:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2/2023).
Politisi Partai NasDem itu tampak datang seorang diri ke Istana Kepresidenan Jakarta.
Usai pertemuan, Siti Nurbaya menjelaskan pembahasannya dengan Presiden Jokowi seputar perhutanan sosial.
“Perhutanan sosial. Ngobrol percepatan saja,” kata Siti kepada wartawan usai pertemuan.
Saat ditanya bentuk percepatan yang akan dilakukan pemerintah, ia enggan menjelaskan lebih lanjut.
Sementara itu soal perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Siti mengatakan semua masih berproses seperti biasa.
Menurutnya koordinasi PLTSa ada di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya melakukan pengawasan.
Dikutip dari Suara.com, sebelumnya wacana perombakan atau reshuffle kabinet kembali mencuat. Bahkan beredar isu Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle pada Rabu Pon atau 1 Februari 2023.
Awak media sempat menanyakan kebenaran kabar tersebut langsung pada Presiden Jokowi saat menghadiri acara "Kick-Off" Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (29/1/2023).
Menanggapi pertanyaan awak media, Jokowi tidak memberikan jawaban secara pasti. Orang nomor satu di Indonesia ini hanya meminta publik untuk menunggu.
“Masa (pekan depan Rabu Pon)? Rabu Pon, benar? Ya nanti tunggu saja,” kata Jokowi.
Di balik beredarnya isu reshuffle tersebut, lagi-lagi nama menteri dari Partai Nasdem kembali menjadi sorotan. Hal ini disebut-sebut sebagai ekses manuver politik Nasdem yang telah terang-terangan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.
Akibat manuver itu, sejumlah pihak memperkirakan tiga Menteri dari Nasdem yang kini bercokol dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin akan tereliminasi dan digantikan dengan sosok baru.
Adapun tiga Menteri Nasdem tersebut adalah Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kominfo Johnny G Plate.
Dari ketiga nama tersebut, diduga yang terancam didepak adalah Mentan Syahrul dan MenLHK Siti Nurbaya.
Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat beberapa waktu lalu. Ia menyatakan telah meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja dua menteri itu.
"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," papar Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
PDIP Sorot Mentan Syahrul Limpo
Belum lama ini, kinerja Syahrul sebagai mentan juga disorot oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut Syahrul telah salah memberikan data ekspor beras kepada Presiden Joko Widodo.
Ia bahkan menyebut tindakan Syahrultersebut sebagai salah satu Gerakan politik sisi gelap. Dampak dari tindakan Syahrul itu, menurut Hasto, adalah membuat Presiden Jokowi salah menyampaikan materi pidato di MPR.
"Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor," kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).
Menurut dia, hal ini fatal, sebab sebelumnya presiden telah menyatakan bahwa Indonesia mengalami swasembada beras.
"Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," tuturnya.
"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," sambung dia.
Karena kesalahan data tersebut, PDI Perjuangan khawatir hal itu akan berdampak pada publik dan pada Menteri Syahrul itu sendiri.
"(Indonesia) pernah mendapatkan penghargaan (swasembada beras). Ini kan gawat kalau pemerintah sehari-hari yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, di dalam Mentan memberikan data yang salah kepada presiden. Kalau datanya salah, kebijakannya salah," imbuh Hasto.
TERPOPULER
