Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus mencontoh pemerintah pusat yang sukses membangun infrastruktur strategis di Jawa Barat.
Diketahui, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk membangun insfrastruktur strategis di Jawa Barat (Jabar). Pembangunan itu meliputi Flyover Kopo, Kolam Retensi Cieunteung, Kolam Retensi Andir, dan Floodway (Sodetan) Cisangkuy.
Flyover Kopo menggunakan anggaran 288 Milliar, Kolam Retensi Cieunteung sebesar 204 Milliar, Kolam Retensi Andir 142 Milliar, dan Floodway (Sodetan) Cisangkuy sebesar 632 Milliar. Insfrastruktur tersebut dibangun sebagai langkah pemerintah menangani banjir dan kemacetan.
“Jadi ada tiga yang kita resmikan Floodway Cisangkuy, Kolam Retensi Cieunteung, dan Kolam Retensi Andir, duitnya gede banget, dan untuk mengurai kemacetan dan memperlancar lalu lintas diKota Bandung juga telah dibangun Flyover Kopo. Totalnya yang telah dibangun pemerintah pusan di kota dan kabupaten Bandung sebesar 1,26 Triliun rupiah,” kata Jokowi di pembukaan kolam Retensi Andir, Kabupaten Bandung, Minggu (5/3/2023) kemarin.
Terkait hal itu, Dedi mengatakan Ridwan Kamil harus mampu mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan lebih efektif.
“Jika dibandingkan dengan anggaran yang dikelola Presiden, tentu sangat jauh,” kata Dedi, Selasa (7/3/2023) dikutip dari Ayobandung.com--jejaring Suara.com.
Dedi menuturkan, dengan anggaran 1,2 Triliun, Ridwan Kamil hanya mampu membangun Masjid Al Jabbar Bandung. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu indikator visi pembangunan yang dilakukan Ridwan Kamil tidak mengarah kepada kepentingan warga Jabar.
“RK pada dasarnya tidak bekrja secara substansial, ia lebih terlihat membangun yang dia rasa penting untuk reputasi politiknya semata. Artinya RK gagal membangun Jabar dari sisi kepentingan publik, dan itu tentu merugikan anggaran daerah karena lebih banyak dampakanya untuk kepentingan politik personal,” tegasnya.
Dedi menambahkan, pembangunan era Ridwan Kamil dinilai sangat riskan karena berpotensi menimbulkan celah korupsi.
“Pengelolaan anggaran yang dilakukan RK bisa membawanya ke ruang audit dan potensial korup. Melihat geliat politik anggaran RK, termasuk yang ia keluarkan untuk masjid al jabbar, potensial korup,” pungkasnya.
