Koalisi Besar Rentan Pecah, 'Kuncinya' di Jokowi

Wacana pembentukan koalisi besar untuk Pemilu 2024 oleh partai politik anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terus bergulir.

Hal ini muncul setelah momen silaturahmi para ketua umum Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PPP bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor DPP PAN, Minggu (2/4/2023).

Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai koalisi besar rentan berubah. 

Ini akibat manuver-manuver politik dari partai di luar koalisi. Salah satunya adalah PDI Perjuangan.

"Misalnya saja jika ada manuver-manuver politik yang dilakukan oleh PDIP," kata Arya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/4/2023).

"Misalnya membangun komunikasi yang serius dengan salah satu atau dua partai dalam koalisi besar hingga akhirnya berkoalisi, pasti akan mempengaruhi koalisi besar," imbuhnya.

Selain itu, Arya melihat keberadaan Presiden Jokowi sebagai magnet dari koalisi tersebut juga dapat menjadi penyebab kerentanan selanjutnya.

"Karena Pak Jokowi menjadi magnet pembentuk dan perekat serta jangkar koalisi, maka ketika interest beliau berubah dan ada pembicaraan yang serius dengan PDIP, maka hal itu akan mempengaruhi koalisi besar," kata Arya.

Arya melihat gagasan pembentukan koalisi besar itu dimunculkan untuk mengatasi kebuntuan dan/atau kerumitan di dalam KIB dan KKIR.

Kebuntuan yang terjadi dalam satu tahun terakhir itu bersumber dari ketidakpastian soal kandidat capres-cawapres oleh dua koalisi politik tersebut.

"Problem atau kerumitan itu tampak dari tidak adanya kepastian soal siapa yang akan didukung baik oleh KIB maupun KKIR."

"Tidak ada perkembangan yang signifikan dalam setahun terakhir, dan juga tidak ada mekanisme yang disepakati dalam penentuan capres-cawapres," ujarnya.

Arya melihat keberadaan Presiden Jokowi menjadi krusial karena berperan sebagai jangkar dan magnet pembentuk serta perekat perbedaan di antara parpol anggota KIB dan KKIR.

"Pak Jokowi menjadi jangkar karena beliau dianggap bisa mempertemukan kepentingan-kepentingan politik yang berbeda di antara partai politik tersebut," ucap Arya.