Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan dunia internasional tidak boleh campur tangan dalam upaya penyelamatan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens, yang disandera OPM.
Menurut Mahfud, hal itu sudah menjadi kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak akan melibatkan negara lain atas permasalahan internal yang diyakini bisa diselesaikan sendiri.
"Apa pun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional ke situ," katanya saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Terkait Pemilu 2024 di Jakarta, Senin (29/5/2023).
Mahfud menambahkan bila dunia internasional diberi izin terlibat dalam operasi pembebasan pilot Susi Air, dikhawatirkan akan merembet ke berbagai persoalan domestik lainnya.
"Dengan demikian, kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan LSM internasional, kita ndak (mau)," ujarnya.
Penyanderaan pilot Susi Air menjadi salah satu isu faktual di kawasan Papua yang menjadi tantangan tersendiri bagi TNI-Polri dalam upaya melakukan pengamanan untuk Pemilu 2024.
Selain penyanderaan itu, Mahfud menyoroti masih banyaknya pembunuhan warga sipil, gangguan keamanan di berbagai titik.
Termasuk fasilitas bandara dan kantor pemerintah, serta pemekaran daerah yang menghasilkan pembentukan sedikitnya empat daerah otonomi baru (DOB) tingkat provinsi di Papua.
Diketahui, pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera OPM pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga.
Upaya pencarian yang dilakukan sejak itu bahkan telah memakan korban lima prajurit TNI gugur dalam insiden serangan yang dilakukan oleh KKB di Mugi-man pada 15 April 2023.
Teranyar, OPM mengancam akan menembak sandera tersebut. Ini jika tuntutan mereka soal dialog mengenai papua merdeka dalam waktu dua bulan, tidak dipenuhi.
Hal ini disampaikan Mehrtens dalam video yang dirilis Jumat (26/5/2023).
"Jika itu (negosiasi) tidak terjadi dalam waktu dua bulan, mereka mengatakan akan menembak saya," kata Mehrtens dalam video.
TERPOPULER
