Rahasiakan Strategi Bebaskan Pilot Susi Air di Papua, Mahfud MD: Tidak Semua Harus Dibicarakan ke Publik

Chandra Iswinarno, Muhammad Yasir

Senin, 29 Mei 2023 | 14:17 WIB
Rahasiakan Strategi Bebaskan Pilot Susi Air di Papua, Mahfud MD: Tidak Semua Harus Dibicarakan ke Publik
Mahfud MD (Instagram/@mohmahfudmd)

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah masih berupaya semaksimal mungkin membebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthens.

Namun, ia merahasiakan strategi yang digunakan di tengah adanya ancaman pembunuhan.

"Nanti aja lihat perkembangannya. Menghadapi yang gitu kan tidak harus semua dibicarakan ke publik,"
kata Mahfud usai menggelar Rapat Koordinasi 'Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024' di The Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).

Mahfud menilai ancaman pembunuhan dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bukan kali pertama terjadi.

"Kalau ancaman dibunuh kan udah sering, tetapi prinsip kita, kita akan menyelamatkan nyawa sandera. Itu aja," tegasnya.

Tolak Libatkan Negara Lain

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melibatkan negara lain dalam upaya membebaskan Kapten Philips. Ia mengklaim pemerintah bisa melakukannya sendiri.

"Kita tangani sendiri secara internal kita, kebijakannya nggak boleh melibatkan negara lain dan ini internal kita dan kita bisa lakukan itu," katanya.

Bahkan, menurut Mahfud, pemerintah tidak akan melibatkan negara lain apapun taruhannya.

"Apapun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional di situ. Karena kalau itu diiyakan nanti akan merembet tuh ke PBB, ke mana, ternyata ada ini, ada itu. Sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM, oleh LSM internasional," kata dia.

Ancaman Bunuh

Kelompok TPNPB-OPM sempat mengancam menembak mati Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens. Penembakan akan dilakukan jika pemerintah tidak kunjung mengakui kemerdekaan Papua.

Hal tersebut disampaikan Kapten Philip melalui video yang diunggah juru bicara (jubir) Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefry Wenda melalui akun Twitternya.

Dalam video tersebut, Kapten Philip mengatakan kalau TPNPB-OPM memberikan waktu dua bulan kepada negara lain untuk mendorong Indonesia segera mengakui kemerdekaan Papua.

"Saya kasih dua bulan lagi untuk ke semua negara yang lain untuk bicara dengan Indonesia untuk Papua merdeka kalau sudah dua bulan dan mereka tidak bicara dengan Papua mereka akan tembak saya," kata Kapten Philip dikutip Sabtu (27/5/2023).

Setelah itu, pimpinan TPNPB-OPM Egianus Kogoya juga menuturkan hal serupa. Ia menginginkan agar negara-negara lain memaksa pemerintah Indonesia untuk menyatakan Papua merdeka.

"Itu pak pilot sudah mengakui diri bahwa dari negara terus dari negara Indonesia hanya mengaku saja, jadi dari negara luar harus todong Indonesia untuk mengaku karena pak pilot sudah bicara untuk karena kami kasih waktu dua bulan itu untuk pilot hidup," tuturnya.

"Kalau dua bulan kalau dari negara tidak todong ke Indonesia terus Indonesia kalau tidak mengaku kalau dua bulan itu lewat maka kami akan tembak pilot," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Takut Terendus PBB, Mahfud Ogah Minta Bantuan Negara Lain Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera OPM: Apa pun Taruhannya

Takut Terendus PBB, Mahfud Ogah Minta Bantuan Negara Lain Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera OPM: Apa pun Taruhannya

News | Senin, 29 Mei 2023 | 13:45 WIB

Duh! Pilot Susi Air Terancam Dibunuh Kalau Pemerintah Tak Akui Papua Merdeka dalam 2 Bulan ke Depan

Duh! Pilot Susi Air Terancam Dibunuh Kalau Pemerintah Tak Akui Papua Merdeka dalam 2 Bulan ke Depan

News | Sabtu, 27 Mei 2023 | 06:06 WIB

Sebut Operasi Penyelamatan Pilot Susi Air Perlu Perhitungan, Wapres: Biar Sandera Selamat

Sebut Operasi Penyelamatan Pilot Susi Air Perlu Perhitungan, Wapres: Biar Sandera Selamat

News | Sabtu, 27 Mei 2023 | 04:50 WIB

Terkini

Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat

Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 21:15 WIB

Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat

Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 21:04 WIB

'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M

'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 21:03 WIB

Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!

Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 21:02 WIB

Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas

Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:52 WIB

Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun

Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:35 WIB

Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar

Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:19 WIB

Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel

Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:04 WIB

Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW

Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:02 WIB

Jaminan Sosial PRT Dinilai Masih Lemah, UU PPRT Dikhawatirkan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas

Jaminan Sosial PRT Dinilai Masih Lemah, UU PPRT Dikhawatirkan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 19:57 WIB