Infografis
Suara.com - Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak lama lagi segera berlangsung. Pagelaran pesta demokrasi rakyat Indonesia ini akan diikuti oleh 15 partai politik terdiri dari 12 partai nasional dan 3 partai lokal di Aceh.
Seiring semakin dekatnya waktu pelaksanaan membuat parpol peserta Pemilu mulai 'saling sikut' merebut hari rakyat. Tujuannya tak lain agar mampu mengarahkan perkembangan negara sesuai ideologi partainya. Salah satunya arah tujuan perekonomian bangsa.
Kemarin, ke-12 pimpinan parpol nasional berkumpul di Jakarta Convention Center (JCC). Kompas Gramedia Grup memfasilitasi dalam acara 100 CEO Forum.
CEO Kompas Gramedia Grup Agung Adiprasetyo menilai pemimpin parpol harus diuji pemikirannya soal ekonomi. Sebab, tahun depan, mereka bisa jadi berkuasa dan menentukan hajat hidup orang banyak.
"Siapapun yang terpilih masuk Senayan dan Istana Negara, berperan membuat kondisi masyarakat lebih baik," ujarnya saat pidato pembukaan.
Agung menuturkan, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kuat, sangat ditentukan stabilitas politik. Visi para pemimpin parpol wajib menjelaskan, bagaimana mereka memandang persoalan ekonomi di Tanah Air.
Dalam acara itu, para partai yang tergabung dalam koalisi Demokrat berjanji melanjutkan stabilisasi perekonomian hasil kerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Contohnya yang disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali. Dia menyatakan, kerukunan antar elemen bangsa saja yang belum terlihat dalam kinerja dan pemerataan ekonomi. "Kondisi ekonomi saat ini dalam jalur yang benar," kata Suryadharma.
Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan mengklaim kinerja pemerintahan yang didominasi kader partainya berhasil. Khusus bidang ekonomi, selepas 2014, partai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menjanjikan pemerataan pembangunan. "Perekonomian harus merata ke seluruh Indonesia. Bukan hanya pulau Jawa," kata Syarief.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyuarakan pendapat yang senada. Dia mengatakan, capaian pemerintah 9 tahun ini dalam ekonomi sudah luar biasa, karena produksi nasional meningkat 3 kali lipat.
Paket kebijakan yang dibutuhkan, kata Hatta, hanya kelanjutan stabilitas dan perbaikan untuk sektor yang belum maksimal dijalankan, misalnya infrastruktur jalan. "Fokus kita sebaiknya melanjutkan yang sudah baik. Continuity and change. Kekurangan kita itu biaya logistik, maka harus diperbanyak infrastruktur," ujarnya.
Marwan Jaffar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyebut perlunya peningkatan belanja pemerintah untuk infrastruktur di masa mendatang. Namun, berbeda dari partai koalisi lain, harus ada upaya lebih besar menasionalisasi aset asing.
"Saya ingin coba mendalami nasionalisasi aset asing. Kita tidak pernah bicara pada periode kontemporer. Tidak pernah 1 capres yang ada sekarang berani bicara soal nasionalisasi aset," tuturnya.
Di lain pihak, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, pelanjutan program ekonomi yang sudah berjalan di pemerintahan SBY, wajib semakin liberal dengan meminimalisir intervensi negara.
"Jika kita perhatikan apa yang diharapkan dunia bisnis pada pemerintah ke depan, buat agar bisnis lebih mudah, lebih cepat," kata Anis.
