Infografis
Suara.com - Kejaksaan Agung diminta untuk investigasi proyek tambang di Raja Ampat, Papua, yang saat ini tengah jadi sorotan. Usulan itu disampaikan dosen Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi yang menduga adanya kerjasama ilegal.
"Saya menduga ada kongkalikong alias konspirasi antara oknum pemerintah pusat dengan pengusaha tambang sehingga diizinkan penambangan di Raja Ampat, yang merupakan strong oligarchy," sebut Fahmy dalam keterangan yang diterima suara.com, Minggu (8/6/2025).
"Kejagung perlu mengusut dugaan konspirasi tersebut. Kalau terbukti, siapa pun harus ditindak secara hukum," imbuhnya.
Fahmy menegaskan bahwa semua proses tambang pasti merusak lingkungan dan ecosistem. Terlebih, menurutnya, kegiatan penambang juga sering mengabaikan reklamasi.
Termasuk juga penambangan di Raja Ampat. Sekalipun dilakukan reklamasi terlebih dahulu, Fahmy menyebutkan kalau prosesnya tetap akan merusak alam geopark yang merupakan ekosistem destinasi wisata Raja Ampat.
"Jadi menurut saya semua penambangan di Raja Ampat dan sekitarnya harus dihentikan secara permanen. Jangan ada lagi izin penambangan selamanya," tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis lima perusahaan tambang yang mengantongi izin untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, dengan lima pulau yang menjadi lokasi pertambangannya.
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian ESDM, Minggu (8/6/2025), lima pulau yang menjadi sasaran perusahaan tambang adalah Pulau Gag, Pulau Manuran, Pulau Batang Pele, Pulau Kawe, dan Pulau Waigeo.
Adapun lima perusahaan yang memegang izin tambang itu di antaranya:
Baca Juga: KLH Ungkap Temuan Kolam Tambang di Raja Ampat Jebol, Bikin Keruh Air Laut
1. PT Gag Nikel
Pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VII dengan luas wilayah 13.136 hektare di Pulau Gag ini telah memasuki tahap Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017 yang berlaku hingga 30 November 2047.
Perusahaan ini telah memiliki dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pada tahun 2014, lalu Adendum AMDAL di tahun 2022, dan Adendum AMDAL Tipe A yang diterbitkan tahun lalu oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dikeluarkan tahun 2015 dan 2018.
Penataan Areal Kerja (PAK) diterbitkan tahun 2020. Hingga 2025, total bukaan tambang mencapai 187,87 Ha, dengan 135,45 Ha telah direklamasi. PT Gag Nikel belum melakukan pembuangan air limbah karena masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO).
2. PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
Perusahaan ini mengantongi IUP Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 91201051135050013 yang diterbitkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034. Wilayahnya memiliki luas 1.173 Ha di Pulau Manuran.
