Infografis
Sedangkan visi yang berbeda ditawarkan oleh partai baru, seperti Nasional Demokrat (Nasdem) atau partai oposisi di parlemen semisal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Sekretaris Jenderal Gerindra Fadli Zon menyindir kinerja pemerintahan yang didominasi elit Partai Demokrat. Gerindra memandang partai penguasa telah gagal mengupayakan kemandirian ekonomi. Bahkan terlalu didikte asing.
Karena itu, program partai yang didirikan Prabowo Subianto itu akan fokus supaya dalam daya tawar Indonesia, di lembaga seperti WTO, semakin besar. Kebijakan perdagangan juga akan dibikin lebih melindungi pelaku usaha lokal.
Nasionalisasi aset tambang maupun optimalisasi BUMN juga menjadi program utama Gerindra berhasil menjadi partai penguasa di 2014. "Kita selama ini hanya jadi pasar bagi asing, seharusnya kita lebih protektif dan kembali ke national interest. Jadi intinya kembali pada pasal 33 UUD 1945," kata Fadli.
Elit Nasdem Enggartiasto Lukita menyoroti kegemaran kabinet SBY mengimpor kebutuhan pokok, khususnya migas dan pangan. Hal ini membuat neraca perdagangan defisit.
Berangkat dari kondisi itu, partai baru ini berencana meningkatkan swasembada di banyak sektor. Tapi, supaya pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan pengusaha dalam negeri, wajib ada kepastian hukum. "Masalah kepastian hukum dalam berbagai peraturan ini jangan hanya wacana," tuturnya.
Pemain baru lainnya, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang diwakili Yusuf Kartanegara turut menyuarakan perlunya nasionalisasi aset ekonomi penting. Khususnya yang terkait sumber daya alam sesuai amanat UUD 1945. "Pasca 2002, sumber daya ekonomi kita lebih banyak dikuasai asing. Kita wajib berlakukan kembali UUD 1959, itu jawabannya dengan kepastian hukum," tandasnya.
Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sejak 2004 menjadi oposisi mengaku siap menawarkan APBN bayangan untuk tahun depan. Diwakili Tjahjo Kumolo, partai berlambang banteng ini menitikberatkan penggunaan anggaran negara untuk sektor riil. Harapannya, bisa menciptakan swasembada pangan, mengurangi impor, dan memangkas kemiskinan.
"Perluasan lapangan kerja harus diupayakan. Rasionya saat ini masih terlalu kecil. Swasembada pangan yang lebih holistik juga harus diperjuangkan," kata Tjahjo.
