3 Sosok di Balik Korupsi APD COVID-19 Rp319 Miliar, Ada Pejabat Tinggi Kemenkes

Suara.com - Profil tiga terdakwa korupsi alat pelindung diri (APD) di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat pandemi Covid – 19 menuai sorotan lantaran merugikan negara hingga Rp319 miliar di saat krisis kesehatan. Ketiga terdakwa adalah eks pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Budi Sylvana, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI)  Satrio Wibowo dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik.

Kronologi dugaan kasus korupsi APD dimulai ketika pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan APD saat krisis Covid-19. Saat itu, pengambilan APD juga melibatkan TNI dan Polri. Namun, dokumen pengambilan saat itu tidak lengkap. Awalnya, PPM perusahaan milik Ahmad Taufik ditunjuk sebagai distributor utama oleh para pemasok APD. APD tersebut kemudian diambil oleh TNI – Polri untuk didistribusikan ke sepuluh provinsi namun tanpa kelengkapan dokumen. Saat itu, pemerintah membeli 1o.ooo set APD dari PPM dengan harga hanya Rp379.500 per set.

Masalah muncul setelah PT EKI ikut menjadi authorized seller dari produsen APD, PT Yoon Shin Jaya. Kontraknya melonjak menjadi 500.000 set APD dengan harga fluktuatif tergantung nilai tukar rupiah terhadap dolar. Akibatnya harga APD melonjak menjadi hampir Rp1 juta per set. Apalagi PPM dan EKI memutuskan untuk menandatangani kontrak kerja sama distribusi. PPM memperoleh margin keuntungan 18,5 persen.

PPM juga menagih 170.000 set APD gelombang pertama yang telah didistribusikan TNI dengan harga Rp700.000 per set.

Pada Maret 2020 EKI dan Yoon Shin Jaya merealisasikan kontrak pemesanan 500.000 set APD dengan penyerahan giro senilai Rp113 miliar. Pemesanan dilakukan dengan menggunakan dokumen kepabeanan PPM karena EKI tidak memiliki izin penyaluran alat kesehatan, gudang serta bukan perusahaan kena pajak (PKP). Sementara itu, KPK mencatat dua kali pembayaran dari negara ke PPM yakni senilai Rp10 miliar saat belum ada surat pesanan serta Rp109 miliar yang diserahkan Pusat Krisis Kesehatan. Setelah transaksi tersebut, Budi Sylvana ditunjuk sebagai PPK Kemenkes.

Tak berselang lama, Kemenkes juga menerbitkan surat pemesanan lima juta set APD seharga USD 48, 4 per set. Surat ditandatangani oleh ketiga terdakwa yakni Budi, Taufik, dan Satrio.

Hukuman Ringan

Taufik divonis hukuman pidana penjara selama 11 tahun sementara Satrio dijatuhi vonis 11 tahun enam bulan penjara. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi pada pengadaan  alat pelindung diri (APD) saat pandemi Covid-19.

"Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sehingga melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama,” kata Ketua Majelis Hakim Syofia Marlianti di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 5 Juni 2025.

Selain divonis 11 tahun penjara, Taufik juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan penjara dan uang pengganti sebanyak Rp 224,18 miliar subsider 4 tahun penjara.

Adapun hal memberatkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Taufik dan Satrio, yakni keduanya dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Kesehatan.

Budi Sylvana dijatuhi hukuman pidana 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Majelis hakim menilai Budi terbukti bersalah dalam kasus korupsi pada pengadaan alat pelindung diri (APD) saat pandemi Covid-19.

"Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sehingga melanggar Pasal 3 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kedua," kata Ketua Majelis Hakim Syofia Marlianti di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni